SURABAYA – Persoalan infrastruktur lingkungan, keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga bantuan bagi warga kurang mampu menjadi aspirasi yang mengemuka dalam reses Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Lutfiyah, di wilayah Surabaya Utara.
Sejumlah warga mengeluhkan pembangunan paving dan saluran air yang belum tuntas meski telah dikerjakan sejak periode sebelumnya. Warga mempertanyakan alasan pembangunan tersebut terhenti dan berharap pemerintah kota segera menuntaskan pekerjaan yang masih menyisakan bagian saluran terputus.
“Kalau memang karena anggaran, seharusnya dilanjutkan pada tahun berikutnya. Apakah bagian yang belum selesai harus menunggu RT atau warga mengajukan proposal lagi untuk menuntaskan saluran yang terputus?” demikian keluhan warga yang disampaikan dalam reses tersebut.
Keluhan infrastruktur itu antara lain berkaitan dengan pembangunan gorong-gorong di kawasan Setro Baru serta paving dan saluran air di Pacarkembang.
Warga berharap pembangunan yang sudah dimulai tidak dibiarkan menggantung. Selain mengganggu fungsi saluran air, pekerjaan yang tidak tuntas juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesinambungan perencanaan pembangunan lingkungan.
Selain infrastruktur, kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan turut menjadi perhatian. Lutfiyah menyampaikan, warga di kelurahan yang belum memiliki sekolah negeri berharap pemerintah membangun fasilitas pendidikan negeri agar akses pendidikan semakin mudah dijangkau.
Harapan tersebut antara lain disampaikan warga di kawasan Kalilom. Sementara itu, warga Dukuh Setro, wilayah yang merupakan pecahan dari Gading, juga menginginkan keberadaan puskesmas untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Persoalan data desil juga banyak ditanyakan warga. Lutfiyah mengatakan dirinya berupaya memberikan penjelasan sebaik mungkin atas berbagai pertanyaan masyarakat, termasuk menyangkut akses bantuan sosial dan program pemerintah.
“Semua aspirasi dan pertanyaan warga kami tampung. Untuk persoalan desil, saya berusaha menjawab dengan sebaik-baiknya agar masyarakat mendapatkan penjelasan,” ujarnya.
Aspirasi lainnya mencakup bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu), pemasangan kamera pengawas atau CCTV, pengembangan bank sampah, bantuan terop dan kanopi, penerangan jalan umum (PJU), hingga beasiswa pendidikan.
Perhatian khusus juga disampaikan terkait anak berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan bantuan agar tetap bisa mengakses pendidikan secara gratis.
Menurut Lutfiyah, berbagai aspirasi tersebut menjadi catatan yang akan diperjuangkan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ia berharap usulan warga dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran pemerintah kota.
Reses, lanjutnya, menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menghimpun kebutuhan prioritas di lingkungan tempat tinggal warga.
Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan dan program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Surabaya Utara. (Dim)
Editor : Redaksi
