SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memperkuat upaya pencegahan kenakalan remaja melalui pembinaan Kampung Pancasila. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) serta melibatkan orang tua dan sekolah dalam mengawasi pergaulan anak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti mengatakan, deteksi dini terhadap perilaku berisiko pada anak membutuhkan keterlibatan masyarakat. Warga diharapkan lebih peduli terhadap aktivitas di lingkungan tempat tinggal, termasuk melalui pengaktifan pos keamanan lingkungan (poskamling) di tingkat rukun warga (RW).
"Deteksi dini ini kami harapkan dari warga. Sekarang Satpol PP ini sebagai pembina koordinator bidang kemasyarakatan, kami mengaktifkan kembali poskamling. Di situ warga baru harus lapor 1x24 jam sehingga diketahui aktivitasnya apa," kata Irna, Kamis (29/10/2026).
Menurut dia, pembinaan melalui Kampung Pancasila tidak hanya berfokus pada keamanan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan sosial. Satpol PP bersama pengurus RT dan RW turut memantau kondisi lingkungan, termasuk kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan warga yang terjangkau penertiban.
"Melalui kampung Pancasila kita terus membina kepada RW dan RT. Kita deteksi berapa (jumlah) curanmor di kampung itu. Termasuk mana warga-warga yang terkena jangkauan," ujarnya.
Irna menjelaskan, pengaktifan kembali siskamling juga mendukung pelaksanaan penertiban. Selama ini, petugas kerap kesulitan menjangkau sasaran yang melarikan diri ke permukiman dan bersembunyi di antara rumah warga.
"Satpol PP kalau melakukan penertiban itu di jalan besar. Nah, saat target (penjangkauan) ini lari ke kampung, itu kadang kami tidak bisa menjangkau karena dia sembunyi. Tapi sekarang di kampung warga sudah ikut berjaga, sehingga dia juga tidak bisa lari sembunyi di kampung," terang Irna.
Di sisi lain, Satpol PP Surabaya menaruh perhatian terhadap anak-anak dan remaja yang terlibat perilaku berisiko. Irna menyebut, sejumlah anak yang terjangkau petugas diketahui berkaitan dengan konsumsi minuman keras (miras), pembuatan konten ekstrem, hingga aktivitas yang melibatkan gangster.
"Banyak juga anak-anak yang terjangkau oleh Satpol PP itu mereka hanya ikut-ikutan. Khususnya anak-anak yang usia 12 sampai dengan 15 tahun atau anak-anak usia SMP," katanya.
Menurut dia, tidak sedikit anak yang terlibat karena sekadar mengikuti perilaku teman sebaya tanpa memahami konsekuensinya. "Miras, pembuatan konten-konten ekstrem, termasuk juga dia ikut-ikutan gangster, itu biasanya mereka hanya ikut-ikutan dan tidak tahu," jelasnya.
Untuk mencegah perilaku tersebut berulang, Satpol PP melibatkan orang tua, RT/RW dan pihak sekolah dalam proses pembinaan. Orang tua anak yang terjangkau petugas dipanggil untuk mengetahui kondisi anak, sedangkan pihak sekolah dilibatkan untuk membantu menelusuri latar belakang perilaku mereka.
"Termasuk anak yang kena (penjangkauan karena) miras kita sampaikan, orang tuanya kita panggil. Kalau kena lagi, Pak RT, Pak RW kita panggil, termasuk guru sekolah. Dari sekolah kita panggil untuk mengetahui," tuturnya.
Irna menilai, pengawasan bersama diperlukan karena perilaku berisiko pada anak tidak selalu terdeteksi di sekolah. Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian remaja mengikuti tren penampilan tanpa memahami tujuan maupun dampaknya.
"Bahkan mohon maaf, termasuk penggunaan tindik atau matanya yang dikasih hitam, sering kita jangkau saya tanya untuk apa tujuannya, mereka tidak tahu, mereka hanya ikut-ikutan," ujar dia.
Karena itu, Irna mengajak masyarakat, khususnya orang tua dan guru, meningkatkan kepedulian terhadap aktivitas serta pergaulan anak. Menurutnya, kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah diharapkan dapat mencegah kenakalan remaja sejak dini. "Nah, itu kami harap semua warga, orang tua dan guru itu peduli terhadap hal tersebut untuk menyelamatkan generasi muda ini," pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
