BACASAJA.ID - Komisi A DPRD Surabaya, yang rencananya bakal menggelar rapat hearing dalam penyelesaian polemik RS Siloam yang ditolak penghuni apartemen dan tenant Mall Cito Surabaya pada Senin (8/2/2021) terpaksa dibatalkan.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafi'i mengatakan, Komisi A telah membuat surat undangan hearing untuk pihak dan instansi terkait. Namun, rapat hearing batal digelar lantaran kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk melakukan hearing tatap muka.
"Gak jadi. Teman-teman Komisi A ingin hearing dilakukan secara offline. Tapi ketua dewan minta online," kata Imam saat dikonfirmasi, Senin (8/2/2021).
Imam juga mengatakan, Komisi A berharap agar rapat hearing dilakukan secara tatap muka agar bisa melakukan pembahasan secara lebih detil, mendalam dan tuntas.
"Toh di dewan banyak ruangan besar sehingga kita bisa pakai ruangan yang besar dengan prokes (protokol kesehatan) yan ketat. Tapi ketua dewan tetap tidak mau tanda tangan surat undangan hearing kalau tidak online, akhirnya kita putuskan dibatalkan saja. Kita tunda minggu depan," jelasnya.
Imam mengaku, bila dirinya kecewa dengan gagalnya hearing hari ini. Karena menurut Imam, Masalah rencana pengoperasian RS Covid - 19 di kawasan Mall Cito ini sangat serius dan urgent, agar secepatnya bisa disikapi setelah mendapat penolakan keras dari tenant dan penghuni apartement.
"Terus terang saya, Habibah, Mahmud dan Syaifudfin Zuhri merasa kecewa dengan gagalnya hearing secara offline ini. Masalah rencana pengoperasian RS Covid di Mal Cito ini sangat serius dan urgent untuk secepatnya disikapi setelah mendapat penolakan keras dari tenant, pemilik dan penghuni apartemen Cito. Juga warga perkampungan di dekat pusat berlanjaan milik Lippo itu," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Perkumpulan Penghuni Pemilik dan Pedagang (P4) Mal Cito, M Yazid mengatakan, terkait hearing di DPRD Surabaya masing menunggu informasi lanjutan.
"Sementara ditunda waktunya. menunggu info lanjutan dari DPRD. Respon pedagang tetap sama menolak mengenai kelanjutan pekerjaan tetep kita sampaikan ke DPRD," tandasnya. (byta/rg4)
Editor : Redaksi
