Kompensasi Kepada Warga Terdampak Pipanisasi Kewenangan PDAM Gresik

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Warga Desa Sembayat kecamatan Manyar Gresik saat melakukan aksi demo, Senin (22/2/2021).
Warga Desa Sembayat kecamatan Manyar Gresik saat melakukan aksi demo, Senin (22/2/2021).

i

BACASAJA.ID - Puluhan warga Sembayat kecamatan Manyar menggelar aksi demo terkait penanaman pipa PDAM Giri Tirta Gresik yang dinilai tidak transparan dalam memberikan kompensasi kepada warga.

Humas PT. Gemilang menyebut sosialisasi dan kompensasi itu kewenangan pihak PDAM Giri Tirta. Saat berdialog dengan warga, Humas PT. Gemilang, Nano mengungkapkan bahwa persoalan sosialisasi dan kompensasi sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM Giri Tirta.

Nano melanjutkan pekerjaan di wilayah Desa Sembayat ini dilakukan dengan model pengeboran pipa dengan alat berat sehingga dampak lingkungan maupun kerusakan jalan bisa diminimalisir.

Menurutnya, pihak pelaksana hanya mempunyai kewenangan mengganti kerusakan materil saat proses pengerjaan penanaman pipa. Kendati demikian, pihaknya akan melakukan koordinasi terkait tuntutan warga.

"Kami selaku pelaksana tidak punya kewenangan memberikan konpensasi, hanya mengganti kerusakan fisik saat proses pengerjaan penanaman pipa, untuk sosialisasi dan kompensasi bagi warga terdampak itu sepenuhnya kewenangan PDAM Giri Tirta, tetapi kami akan koordinasikan terkait tuntutan warga ini," ujar Nano.

Terkait besaran kompensasi, Nano berujar hal itu merupakan bukan domainnya. Sebenarnya, dalam proyek pipanisasi tidak ada kompensasi. Yang ada merupakan taliasih.

"Sebenarnya kompensasi itu tidak ada. Tapi ada taliasih yang sudah kami berikan ke sebagian warga terdampak. Jika memang ada rumah warga yang retak karena proyek ini, kami bertanggungjawab," ucapnya, Senin (22/2/2021).

Seperti diketahui, puluhan warga Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Gresik melakukan aksi demo protes adanya proyek penanaman pipa PDAM yang ditanam disepanjang jalan raya sembayat.

Warga protes disebabkan belum tuntasnya sosialisasi antara pihak PDAM maupun PT. Gemilang selaku kontraktor pelaksana mengerjakan penanaman pipa dengan warga.

Selain itu, Kompensasi bagi warga yang terdampak pun belum diselesaikan. Warga juga khawatir dengan dampak adanya proyek penanaman pipa PDAM itu mengakibatkan banyak kerusakan seperti tembok rumah retak-retak, tanah ambles, juga jalan rusak, dan masih banyak lagi dampaknya. (TBK/rg4)

Tag :

Berita Terbaru

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

MAMUJU– Polda Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur …

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

SURABAYA – Di tengah tren generasi muda yang berlomba membangun bisnis berbasis digital, Octavianus Stevie Lianto justru memilih mengembangkan usaha k…

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

SURABAYA – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perempuan Bangsa Kota Surabaya menetapkan Ais Shafiyah Asfar sebagai ketua untuk periode 2026–2031. Ais menjadi calon …

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki tahap pen…

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (…

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

POLDA SULBAR– Memastikan keamanan dan ketertiban berlalu lintas tetap kondusif, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano 2026 Polda Sulawesi Barat gencar m…

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

POLDA SULBAR– Guna menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di kalangan generasi muda, Satgas Preemtif Operasi Zebra Marano 2026 dari D…

Buka Akses Kerja Inklusif, Grand Job Fair Surabaya Digelar 17–19 November 2026

Buka Akses Kerja Inklusif, Grand Job Fair Surabaya Digelar 17–19 November 2026

Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses kesempatan kerja yang inklusif melalui Grand Job Fair November 2026 yang mulai digelar, Selasa…

Urgensi Unifikasi Dewan Kehormatan Advokat Berbasis Kepastian Hukum

Urgensi Unifikasi Dewan Kehormatan Advokat Berbasis Kepastian Hukum

Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB

JAKARTA- Urgensi penegakan integritas dan standarisasi profesi hukum kembali disorot tajam menyusul dinamika sistem kelembagaan advokat di Indonesia. Di tengah…

Polri Jadwalkan Sidang KKEP Terhadap Irjen EHS pada 17 November 2026

Polri Jadwalkan Sidang KKEP Terhadap Irjen EHS pada 17 November 2026

Senin, 16 Nov 2026 15:49 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:49 WIB

JAKARTA – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri …