BACASAJA.ID - Dampak banjir Kali Lamong membutuhkan komitmen semua tingkatan, mulai dari daerah, propinsi dan pusat. Tidak hanya pemerintahan daerah,
terutama tentang pembebasan lahan milik warga di sekitar Kali Lamong.
Untuk itu, DPRD Kabupaten Gresik serius dalam upaya pengawalan penyelesaian pembebasan lahan milik masyarakat sekitar Kali Lamong dengan menambah anggaran.
Ketua DPRD Gresik, Abdul Qodir mengatakan penyelesaian normalisasi Kali Lamong ini butuh komitmen semua tingkatan pemerintahan. Dari awal sudah dipahami penyelesaian dan pengendalian kali Lamong tidak selesai hanya pemerintah daerah, ada propinsi dan pusat yang harus turun tangan.
Maka bagian dari forum di Pemkab kemarin yang difasilitasi Bakorwil, kemudian semakin memperjelas wilayah kerja masing-masing, antara pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat.
"Penyelesaian Kali Lamong ini tidak hanya pemerintahan daerah saja, propinsi dan pusat harus turun tangan. Dan rapat bersama Bakorwil itu jadi memperjelas wilayah kerja masing-masing," jelas Qodir.
Sementara lanjut Qodir dari DPRD sendiri sangat serius melalui komisi 1 dalam anggaran yang dibutuhkan untuk mengawal penyelesaian normalisasi Kali Lamong dengan masyarakat atau warga sekitar.
"Lah, Kita ini serius, DPRD ini serius, melalui komisi 1 kita serius. Hari ini ada sisa anggaran yang belum terpakai di Dinas Pertanahan sebesar 30 Miliar, dari 50 Miliar anggaran yang disediakan, dan yang 20 Miliar sudah terpakai. Jadi 30 Miliar ini belum terpakai," ucapnya.
Qodir melanjutkan anggaran 30 Miliar ini di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) akan di tambah sebagai bentuk keseriusan DPRD untuk mengawal penyelesaian Kali Lamong. Itu sesuai dengan kebutuhan lahan yang sudah di hitung oleh bupati beberapa waktu lalu sekitar 80 lebih hektar lahan.
Berarti di PAPBD nanti butuh sekitar 50 Miliar sekian lagi untuk menambah kebutuhan itu. Dan tentu tinggal komitmen dari kementerian PUPR yang harus di pegang ini.
"Kami akan menambah anggaran sesuai kebutuhan lahan. Kemarin bupati sudah menghitung ada sekitar 80an hektar lahan. Berarti PAPBD butuh sekitar 50 Miliar dan tentu ini juga harus ada komitmen dari pihak kementerian PUPR," ungkapnya.
Kemudian Ia berharap dana 100 Miliar dari kementrian PUPR selesai, lalu anggaran 50 Miliar melalui komisi 1 akan mengupayakan sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam mengatasi normalisasi banjir kali Lamong.
"Kita serius, sebenarnya FPKB sampai melakukan interpelasi itu bukti kami serius dengan masalah kali Lamong ini. Teman-teman di komisi 1 ini kaitannya dengan penambahan anggaran karena kurang akan kita tambah, kita perjuangkan semaksimal mungkin penyediaan anggaran cukup," ujarnya.
Abdul Qodir menerangkan bupati menargetkan bulan ini Panlok terbentuk, bulan depan bisa menggandeng pihak ketiga untuk melakukan apresel. Dan sekarang Dinas Pertanahan sudah keliling melakukan sosialisasi serta memverifikasi tanah-tanah. Sebab Panlok tanah dibawah 5 hektar itu bupati dan yang diatas 5 hektar itu panloknya gubernur.
"Ya, mudah mudahan janjinya PUPR akan segera memulai bisa segera terwujud. Karena saat ini, di kabupaten Gresik sudah verifikasi lahan, sudah sosialisasi di beberapa desa, sudah di undang pemilik-pemilik lahan, karena nanti panloknya masing-masing. Karena nanti kebutuhan awal dibawah 5 hektar, maka panloknya cukup bupati, kalau diatas 5 hektara panloknya gubernur," ungkap Qodir. (TBK)
Editor : Redaksi
