BACASAJA.ID – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa bernafas lega. Pasalnya, sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim akhir tahun 2020 menjadi Perda.
Sembilan fraksi itu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem- Hanura, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jatim.
Juru Bicara Fraksi Nasdem, Mirza Ananta di rapat sidang paripurna LKPj Gubernur Jatim mengatakan fraksi Nasdem DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui LKPj Gubernur Jatim 2020. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
Lebih lanjut, adapun catatan pertama yaitu soal penataan dan optimalisasi aset seperti rekomendasi dari Pansus LKPj. Dimana soal aset ini pihaknya meminta pemprov Jatim perlu menyelamatkan dan mengoptimalikan lagi aset pemprov tersebut.
" Artinya aset pemprov ini segera dilakukan sertifikat oleh pemprov, mengingat saat ini ada upaya berbagai pihak untuk mencoba mengotak – atik kepemilikan pemprov oleh pihak swasta. Contohnya di kabupaten Malang," ungkap Mirza dikutip Selasa (4/5/2021).
Sementara itu, optimalisasi ini dimaksud ada dua aspek penting perlu diperhatikan, yakni pengayaan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penerimaan daerah dari aset tersebut. Contohnya kadang peternakan sapi perah di Batu bisa ditingkatkan kemanfaatnya sekaligus. Yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat bisa dikembangkan untuk wisata edukasi. Sehingga bisa meningkatkan penerimaan dari aset tersebut.
Kedua, perbaikan pengelolaan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) ini. Pihaknya ingin BUMD ini minta agar terus meningkatkan pemasukan atau penyumbang PAD bagi APBD Jatim. Bahkan kalau perlu BUMD ini punya peran percepatan pembangunan ekonomi di Jatim.
Namun apabila BUMD ini tidak bisa meningkatkan sektor PAD APBD dan membebani keuangan daerah lebih baik dilebur saja jadi satu.
Ketiga, pihaknya meminta kepada Gubernur Jatim dan OPD agar terus menjaga optimisme masyarakat Jatim di tengah Pandemi yang masih terus berlangsung ini yang menyerang seluruh aspek kehidupan.
“Kami harap pemprov terus memberikan bantalan sosial atau bantuan kepada pelaku UMKM, nelayan dan Petani agar mereka bisa bertahan ditengah pandemi covid 19 ini, “ pinta Mirza.
Sementara itu Gubernur Jawa Timu, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukurnya usai menerima rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2020 dari hasil kerja pansus dan fraksi di DPRD Jatim.
Menurutnya rekomendasi ini sebagai masukan serius sebagai ikhtiar peningkatan kerja di Pemprov Jatim. "Yang pasti rekomendasi ini akan menjadi catatan penting bagi kami untuk bekerja lebih keras dan profesional lagi. Bahwa apa yang menjadi mandat bagi kami, insyaAllah akan kami maksimalkan pelaksanaannya," ujar Khofifah dikutip dari Kominfo Jatim.
Sementara itu Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono mengatakan LKPJ Gubernur Jatim tahun 2020 diterima oleh DPRD Jatim. Namun ada beberapa catatan dan menjadi perhatian untuk perbaikan Pemprov Jatim mendatang.
"Banyak rekomendasi yang disampaikan, tapi intinya Covid-19 harus terus disikapi. Selain itu juga masalah sosial harus menjadi perhatian," katanya.
Saat ditanya terkait sorotan DPRD terhadap Balitbang yang dianggap tidak optimal, Bobby mengatakan pihaknya akan mencari titik permasalahannya dimana.
Menurutya prinsip yang menjadi sorotan DPRD adalah yang harus diampu oleh Balitbang. "Mungkin akan kita arahkan kajian-kajiannya. Karena ada kajian yang membutuhkan waktu untuk diaplikasikan," pungkasnya.
Editor : Redaksi
