BACASAJA.ID - Sebanyak 577 warga yang terjaring tes antigen di pos penyekatan Jembatan Suramadu, arab masuk ke Kota Surabaya, memilih menghindar dengan tak mengikuti swab test antigen.
Jumlah itu merupakan data dari tanggal 8-14 Juni 2021. Diketahui jika 73 warga diantaranya ber-KTP Kota Surabaya dan 504 sisanya adalah warga luar kota.
Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menyebut, ke 577 KTP itu ditinggalkan begitu saja.
Alhasil, petugas melakukan pelacakan dan pendataan terhadap pemilik kartu identitas itu.
"Memasukkan identitas (KTP) dari warga yang terkena skrining. Otomatis kami tahu dari KTP, lalu didata, Nama, NIK, dan seterusnya," kata Febri sapaam akrabnya, Selasa 15 Juni 2021.
Tracing kepada 73 warga ber-KTP Surabaya itu bakaldilakukan untuk mengantisipasi bila yang bersangkutan terpapar Covid-19.
"73 kami tracing, karena enggak tahu kondisi kesehatannya gimana," ujarnya.
Febri juga menyayangkan hal itu. Sebab, tes antigen ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya warga yang terpapar Covid-19, saat akan memasuki wilayah Kota Surabaya.
"Ini kan ya cukup beresiko. Karena kita enggak tahu kondisi yang bersangkutan itu bagaimana," jelasnya.
Satpol PP Kota Surabaya, kata Febri, telah mengirimkan surat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, agar menolak pengajuan izin pembuatan KTP baru bagi ke 73 warga Kota Surabaya yang menghilang dan meninggalkan identitasnya di pos penyekatan.
"Seandainya warga ini minta surat kehilangan KTP untuk dicetakkan KTP lagi tidak dilayani," tegasnya.
Sedangkan 504 KTP warga luar kota, pihaknya sudah bersurat kepada Dispendukcapil di masing-masing wilayah agar menerapkan hal yang sama.
"Kalo warga luar kota juga sama. Dari Dispendukcapil sudah bersurat pada Dispenduk setempat. Kalo mencetak KTP ditahan (tidak dilayani), Soalnya KTPnya ada di Satpol PP," jelasnya.
Febri menegaskan, mereka harus menjalani swab terlebih dahulu jika ingin KTP-nya kembali.
"Kalo mau ambil ya di swab Pemkot dulu," pungkas Febri. (byta)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB
POLDA SULBAR- Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terus mengakselerasi pendekatan humanis guna mempererat kedekatan dengan masyarakat. Melalui program rutin Jumat…
Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB
POLDA SULBAR- Wakapolda Sulbar Brigjen Pol. Dr. Eko Suprihanto menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur yang digelar di Kantor DPRD Provinsi…
Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB
GRESIK - Pemkab Gresik memperluas layanan konsultasi dan pendampingan keluarga melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Satya Gatra di 18…
Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB
SURABAYA – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok) di Kota Surabaya menjadi perhatian DPRD. P…
Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB
POLDA SULBAR – Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulbar melaksanakan kegiatan Pengawasan Operasi (Wasops) terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Marano …
Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB
MAMUJU – Ada cara sederhana untuk memahami persoalan masyarakat, yakni hadir langsung, menyapa, mendengar, dan melihat dari dekat kehidupan warga. Semangat i…
Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB
POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …
Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…
Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB
SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…
Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB
JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…