Karena bakal Datang Pasokan Jutaan Dosis Vaksin

Tinggal 19 Juta Dosis, Presiden Minta Vaksinasi di Daerah segera Dituntaskan

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin

i

BACASAJA.ID - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk terus mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Ia menginstruksikan jajaran pemerintah di daerah untuk menyuntikkan seluruh stok vaksin yang telah didistribusikan oleh pemerintah ke daerah-daerah di Tanah Air.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, melalui konferensi video, Jumat (16/07/2021).

“Arahan Bapak Presiden, yang pertama terkait vaksinasi, agar nanti seluruh pemerintah daerah, TNI, dan Polri segera memanfaatkan stok yang ada di daerah-daerah sebesar 19 juta dosis ini,” ujar Menkes.

Diungkapkan Menkes, terdapat sejumlah daerah yang menahan stok vaksin untuk keperluan dosis kedua. Terkait hal tersebut, Presiden menginstruksikan agar stok tersebut segera dipergunakan.

“Arahan Bapak Presiden, untuk vaksinasi ini agar dipercepat. Beliau memahami bahwa stok itu ditahan di daerah-daerah sebagai cadangan suntik kedua sebesar 19 juta dan beliau meminta agar segera dihabiskan saja karena nanti akan ada dosis vaksin baru yang datang,” ujar Menkes.

Seperti disampaikan Budi, jumlah dosis vaksin jadi yang telah didistribusikan adalah sebanyak 75 juta dosis. Hingga Jumat (16/07/201) pagi, sebanyak 56 juta dosis di antaranya telah disuntikkan, menyisakan 19 juta dosis yang harus segera disuntikkan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah sampai pagi ini sudah disuntikkan 56 juta dosis untuk 40 juta orang yang suntik pertama, sisanya suntik kedua. Jadi, dari 75 juta itu tinggal sisa di stoknya ada sekitar 19 juta dosis,” paparnya.

Budi menegaskan, pemerintah akan terus mendatangkan vaksin yang dibutuhkan untuk mempercepat program vaksinasi nasional.

“Kita sudah mendapatkan kedatangan bahan baku yang cukup. Insyaallah di akhir Agustus nanti akan ada tambahan lebih dari 30 juta dosis kembali,” tandasnya. (stk/rg4)

Berita Terbaru

Perkuat Pondasi Moral dan Disiplin, Polda Sulbar Konsisten Gelar Pembinaan Rohani Demi Pelayanan Humanis

Perkuat Pondasi Moral dan Disiplin, Polda Sulbar Konsisten Gelar Pembinaan Rohani Demi Pelayanan Humanis

Kamis, 23 Jul 2026 09:28 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 09:28 WIB

POLDA SULBAR- Memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan masyarakat tak hanya bermodal kekuatan fisik maupun keterampilan tugas, melainkan juga…

Lapor ke Cak Eri Bongkar Dugaan Pungli SWK Kalijudan

Lapor ke Cak Eri Bongkar Dugaan Pungli SWK Kalijudan

Kamis, 23 Jul 2026 07:22 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 07:22 WIB

SURABAYA - Laporan masyarakat melalui hotline "Lapor Cak Eri" berhasil membongkar dugaan pungutan liar (pungli) terhadap calon pedagang di Sentra Wisata…

KPK Temukan Indikasi Pengondisian Audit BPK di Daerah Lain

KPK Temukan Indikasi Pengondisian Audit BPK di Daerah Lain

Rabu, 22 Jul 2026 16:30 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 16:30 WIB

JAKARTA– KPK menemukan indikasi pengondisian hasil audit BPK di daerah lain saat mengusut dugaan suap audit Pemkab Muara Enim. Temuan tersebut diperoleh p…

Ditlantas Polda Sulbar Uji Coba Aplikasi E‑Teguran, Langkah Awal Digitalisasi Pembinaan

Ditlantas Polda Sulbar Uji Coba Aplikasi E‑Teguran, Langkah Awal Digitalisasi Pembinaan

Rabu, 22 Jul 2026 15:16 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 15:16 WIB

POLDA SULBAR- Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat melaksanakan uji coba penerapan aplikasi E‑Teguran di depan Gedung BPKB Mamuju, Rabu (2…

Resmi! Kepala Bea Cukai Kediri Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Importasi PT Blueray

Resmi! Kepala Bea Cukai Kediri Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Importasi PT Blueray

Rabu, 22 Jul 2026 15:01 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 15:01 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. P…

SILPA APBD Surabaya Rp516,826 Miliar, Anggota DPRD dari Nasdem ini Malah Curiga, Ada Apa?

SILPA APBD Surabaya Rp516,826 Miliar, Anggota DPRD dari Nasdem ini Malah Curiga, Ada Apa?

Rabu, 22 Jul 2026 14:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 14:54 WIB

SURABAYA- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, menyoroti perencanaan pembiayaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 usai mengikuti…