BACASAJA.ID - Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengatakan, atmosfer Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dalam perspektif egosentralnya masih menjadi pertarungan antara dua kutub, yakni kutub Kementerian Keuangan dan Kutub Kementerian BUMN.
Nusron menambahkan, revisi UU BUMN merupakan inisiatif DPR RI. Menurutnya, pada saat ini DPR sedang merampungkan draf RUU-nya, yang kemudian nanti setelah dinyatakan selesai di Komisi VI selanjutnya diserahkan ke Baleg DPR untuk diharmonisasi.
Setelah dilakukan harmonisasi, lanjutnya, maka dibawa ke Rapat Paripurna untuk menjadi inisiatif DPR. Setelah itu Pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Presiden dan dalam waktu dua bulan Presiden wajib membalas, barulah dimulai pembahasan atas RUU tersebut.
“Sekarang ini posisinya masih awal. Bola masih di tangan Komisi VI dalam konteks menyusun dan belum melakukan pembahasan. Kalau membahas undang-undang itu antara pemerintah dan DPR. Kita posisinya dalam proses menyusun, statusnya inisiatif DPR," jelasnya dikutip Rabu (17/11/2021).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, setidaknya ada lima poin penting yang membedakan postur UU yang baru dengan UU sebelumnya, di antaranya terkait dengan polemik tentang status kekayaan negara yang sudah dilimpahkan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan negara, baik di pusat maupun daerah.
"Poin lain yang menjadi catatan saya yakni soal Hak imunitas, apakah direksi perlu mendapatkan hak imunitas atau tidak. Selain itu juga tentang mutasi dalam rangka proses penyelamatan, dan soal munculnya super holding yang akan dipimpin oleh seorang menteri akibat dari adanya formulasi restrukturisasi," ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II tersebut. (PAR/RG4)
Editor : Redaksi
