PKS Incar Suara Kecewa Jokowi, masih Ada Partai Gelora

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Presiden PKS Ahmad Syaikhu | PKS.id
Presiden PKS Ahmad Syaikhu | PKS.id

i

BACASAJA.ID | Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menuntut seluruh kader partai agar mencuri suara dari rakyat yang diketahui tidak puas dengan hasil kerja Presiden Joko Widodo beserta kabinetnya. Syaikhu mengungkapkan, jumlah rakyat yang tidak puas dengan kinerja mantan gubernur DKI Jakarta dan wali kota Surakarta itu cukup banyak.

"Suara dari masyarakat yang tidak puas itu mesti dipastikan berlabuh di PKS," tegas Syaikhu dalam Musyawarah Wilayah PKS secara virtual, Minggu (27/12/2020).

Syaikhu lantas mengungkapkan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan, terdapat sekitar 52,5 persen rakyat yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi beserta kabinet yang dipimpinnya dalam kurun waktu satu tahun ini. Survei tersebut, sambung Syaikhu, digelar pada bulan Oktober 2020.

Syaikhu menambahkan, sebanyak 52,5 persen masyarakat yang tidak puas itu bukanlah angka yang sedikit. Jadi, dirinya memiliki harapan suara-suara yang tidak puas itu bisa diambil oleh PKS demi bersaing dalam Pileg serta Pilpres 2024 mendatang.

"Harapan rakyat kepada PKS besar. Ini merupakan momentum demi mewujudkan PKS sebagai partai besar," harapnya.

 Terpisah, salah seorang petinggi Partai NasDem Effendi Choirie mengingatkan PKS akan niat mereka itu. Pasalnya, masih ada Partai Gelora yang akan merongrong kekuatan mereka. Selain itu, arah dukungan Pemilu 2024 masih sangat dinamis. Di samping partai-partai lama, ada juga partai-partai anyar yang siap ebrmanuver.

"Partai Gelora sebagai sempalan dari PKS, tokoh-tokohnya berpotensi mempengaruhi pendukung PKS, di samping bakal juga akan membidik dari yang lain," imbuhnya. (nnc/dtk/rga)

 
 
Tag :

Berita Terbaru

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Event kali ini menargetkan peserta 4.500 orang.…

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Choirul Anwar…

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…