BACASAJA.ID | Jakarta - Kegeraman Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap perekonomian Indonesia yang amburadul akbiat COVID-19, ditambah dengan pernyataannya yang menyebut keadaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) defisit, mendulang berbagai respon dari sederet kalangan masyarakat.
Di antaranya adalah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin. Dia mengungkapkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mestinya menggelar evaluasi terhadap sejumlah program yang dibuatnya demi mengelola keuangan negara sebagai dampak pandemi COVID-19.
"Jadi menteri kok ya cuma cari utang demi utang. Mbok ya bagaimana cara menghasilkan pendapatan negara. Uang itu kan ada di orang-orang kaya. Terlebih, sederet nama Indonesia ada di Panama Papers," papar Ujang, Senin (28/12).
Bahkan, lanjut Ujang, defisit APBN sebetulnya telah terjadi sebelum pandemi COVID-19 menyerang. Lantaran itu, mestinya Menkeu Sri Mulyani sudah dievaluasi oleh Presiden RI Joko Widodo. Tapi, Ujang menduga, Presiden tak bakal mengevaluasi kinerja Menkeu-nya itu. Pasalnya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mempunyai jaringan luas secara global.
"Menkeu Sri Mulyani itu penting soalnya punya jaringan global supaya negara ini bisa ngutang. Tanpa utang, APBN gak jalan," urai Ujang.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyindir masalah pandemi COVID-19 yang tak kunjung tuntas. Dia juga menyebut APBN sudah dalam kondisi defisit sebelum pandemi menyerang.
"Defisit APBN kita lebih dari seribu triliun. Saya kira ini menjadi sejarah ekonomi kita, inilah yang tertinggi," tuturnya dalam sebuah webinar bertema 'Masalah Strategis Kebangsaan Dan Solusinya', Minggu malam (27/12).
Bila hal ini tak segera dibenahi pemerintah, maka bukan tidak mungkin ekonomi semakin terperosok lebih dalam dan akan memunculkan masalah-masalah baru.
"Masalah berikutnya nanti bisa-bisa 30 hingga 40 persen daripada anggaran kita tahun berikutnya hanya untuk membayar bunga dan mencicil utang, itu yang akan kita hadapi," tandasnya. (rml/rga)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB
MAMUJU– Polda Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur …
Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB
SURABAYA – Di tengah tren generasi muda yang berlomba membangun bisnis berbasis digital, Octavianus Stevie Lianto justru memilih mengembangkan usaha k…
Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB
SURABAYA – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perempuan Bangsa Kota Surabaya menetapkan Ais Shafiyah Asfar sebagai ketua untuk periode 2026–2031. Ais menjadi calon …
Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB
SURABAYA – Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki tahap pen…
Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (…
Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB
POLDA SULBAR– Memastikan keamanan dan ketertiban berlalu lintas tetap kondusif, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano 2026 Polda Sulawesi Barat gencar m…
Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB
POLDA SULBAR– Guna menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di kalangan generasi muda, Satgas Preemtif Operasi Zebra Marano 2026 dari D…
Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB
SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses kesempatan kerja yang inklusif melalui Grand Job Fair November 2026 yang mulai digelar, Selasa…
Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB
Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB
JAKARTA- Urgensi penegakan integritas dan standarisasi profesi hukum kembali disorot tajam menyusul dinamika sistem kelembagaan advokat di Indonesia. Di tengah…
Senin, 16 Nov 2026 15:49 WIB
Senin, 16 Nov 2026 15:49 WIB
JAKARTA – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri …