Vaksinasi Covid-19 Bertahap, Ini Penjelasan Menkes

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Budi Gunadi
Budi Gunadi

i

BACASAJA.ID - Pemerintah telah menetapkan tahapan-tahapan terkait program vaksinasi Covid-19 yang akan diberikan gratis bagi seluruh masyarakat. Rencana tahapan tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) atau badan independen yang memberikan saran kepada menteri kesehatan terkait program vaksinasi di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa tenaga kesehatan akan menjadi pihak pertama yang berada dalam tahapan vaksinasi tersebut. Hal itu disampaikannya melalui keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 29 Desember 2020.

"Tahap yang pertama akan dilakukan ialah vaksinasi ke tenaga kesehatan (nakes). Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang (nakes) di 34 provinsi. Tahap kedua kita akan berikan ke public workers, ini sekitar 17,4 juta orang. Kemudian tahap selanjutnya adalah masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya 21,5 juta orang. Sesudah itu nanti masyarakat normal akan mulai divaksinasi," ujar Menkes dikutip Rabu (31/12/2020) dari setneg.go.id.

Sebagai perbandingan, setiap negara tentu memiliki tahapan vaksinasi yang berbeda-beda. Namun, satu hal yang sama adalah menempatkan tenaga kesehatan sebagai yang utama dan pertama dalam menerima vaksin Covid-19 ini.

"Ini (nakes) adalah garda terdepan dalam pandemi krisis Covid-19. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali konsisten dengan yang dilakukan di Amerika dan semua negara bahwa tenaga kesehatan merupakan prioritas pertama yang akan kita vaksinasi," papar  Budi.

Namun, pemerintah memastikan bahwa pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan ini hanya akan dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemerintah berpegangan penuh pada data-data sains untuk memastikan keamanan dari vaksin Covid-19.

Menkes juga menerangkan bahwa selama ini BPOM telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, juga berbicara dengan otoritas di sejumlah negara seperti Turki, Brazil, dan Tiongkok terkait dengan uji klinis vaksin dari Sinovac yang merupakan salah satu penyedia vaksin Covid-19 di Indonesia sehingga BPOM dinilai dapat mengambil keputusan yang independen berdasarkan data-data sains.

"Arahan Bapak Presiden mohon juga dilakukannya bertahap dan hati-hati. Bapak Presiden sampaikan bahwa beliau sangat sayang kepada tenaga kesehatan ini. Jadi walaupun katanya bisa dilakukan cepat coba dilakukan secara bertahap dan hati-hati," imbuh Menkes. (setneg)

Berita Terbaru

Perkuat Pondasi Moral dan Disiplin, Polda Sulbar Konsisten Gelar Pembinaan Rohani Demi Pelayanan Humanis

Perkuat Pondasi Moral dan Disiplin, Polda Sulbar Konsisten Gelar Pembinaan Rohani Demi Pelayanan Humanis

Kamis, 23 Jul 2026 09:28 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 09:28 WIB

POLDA SULBAR- Memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan masyarakat tak hanya bermodal kekuatan fisik maupun keterampilan tugas, melainkan juga…

Lapor ke Cak Eri Bongkar Dugaan Pungli SWK Kalijudan

Lapor ke Cak Eri Bongkar Dugaan Pungli SWK Kalijudan

Kamis, 23 Jul 2026 07:22 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 07:22 WIB

SURABAYA - Laporan masyarakat melalui hotline "Lapor Cak Eri" berhasil membongkar dugaan pungutan liar (pungli) terhadap calon pedagang di Sentra Wisata…

KPK Temukan Indikasi Pengondisian Audit BPK di Daerah Lain

KPK Temukan Indikasi Pengondisian Audit BPK di Daerah Lain

Rabu, 22 Jul 2026 16:30 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 16:30 WIB

JAKARTA– KPK menemukan indikasi pengondisian hasil audit BPK di daerah lain saat mengusut dugaan suap audit Pemkab Muara Enim. Temuan tersebut diperoleh p…

Ditlantas Polda Sulbar Uji Coba Aplikasi E‑Teguran, Langkah Awal Digitalisasi Pembinaan

Ditlantas Polda Sulbar Uji Coba Aplikasi E‑Teguran, Langkah Awal Digitalisasi Pembinaan

Rabu, 22 Jul 2026 15:16 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 15:16 WIB

POLDA SULBAR- Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat melaksanakan uji coba penerapan aplikasi E‑Teguran di depan Gedung BPKB Mamuju, Rabu (2…

Resmi! Kepala Bea Cukai Kediri Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Importasi PT Blueray

Resmi! Kepala Bea Cukai Kediri Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Importasi PT Blueray

Rabu, 22 Jul 2026 15:01 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 15:01 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. P…

SILPA APBD Surabaya Rp516,826 Miliar, Anggota DPRD dari Nasdem ini Malah Curiga, Ada Apa?

SILPA APBD Surabaya Rp516,826 Miliar, Anggota DPRD dari Nasdem ini Malah Curiga, Ada Apa?

Rabu, 22 Jul 2026 14:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 14:54 WIB

SURABAYA- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, menyoroti perencanaan pembiayaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 usai mengikuti…