JAKARTA - Pemeriksaan terhadap tujuh pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI telah dijadwalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tujuh saksi itu terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR RI.
"Hari ini bertempat digedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, tujuh pegawai Setjen DPR," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya dikutip dari PMJ News, Kamis (14/3/2024).
Baca juga: KPK Pastikan Tak Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Diusut Kejaksaan Agung
Tujuh saksi yang dipanggil yakni Ahmad Sopiulloh, Deden Rohendi, Dedik Wiegya Aryanto, Dina Khairani, Djamaluddin, Endang Komar, dan Agus Suhendi. Di kasus tersebut, KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tujuh orang. Pencegahan dilakukan agar proses penyidikan kasus ini berjalan lebih mudah, ketika para saksi dipanggil penyidik. Ketujuh orang tersebut terdiri dari penyelenggara negara hingga sejumlah pihak swasta.
Baca juga: Kembangkan Kasus Silmy Karim, KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar
"KPK mengajukan cegah agar tetap berada diwilayah NKRI pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap tujuh orang," kata Ali, belum lama ini.
"Cegah ini diajukan dan berlaku untuk 6 bulan kedepan sampai Juli 2024. Tentunya perpanjangan cegah ini menyesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan," lanjutnya.
Baca juga: Ketua KPK: Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Tidak Dihentikan
Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi kelengkapan atau furnitur rumah jabatan anggota DPR merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Kasus dugaan korupsi itu saat ini sedang diusut KPK dan sudah naik ke tahap penyidikan. (*)
Editor : Redaksi