SURABAYA- Terbongkarnya dugaan praktik kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Surabaya mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk DPRD Jawa Timur.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati mengapresiasi langkah cepat Polrestabes Surabaya dalam membongkar dugaan praktik penggunaan dokumen dan identitas palsu dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi tersebut.
Baca juga: Dari Kader untuk Masyarakat, PKS Jatim Tebar 71.555 Paket Daging Kurban
Menurutnya, pengungkapan kasus itu menjadi bukti keseriusan aparat kepolisian dalam menjaga integritas dunia pendidikan dan memastikan proses seleksi berjalan secara adil.
“Kami mengapresiasi langkah cepat dan tegas Polrestabes Surabaya dalam mengungkap dugaan kecurangan UTBK ini. Dunia pendidikan harus dijaga dari praktik-praktik curang yang dapat merusak rasa keadilan bagi peserta yang mengikuti seleksi secara jujur,” ujar Lilik, Jumat (8/5/2026).
Ia menilai praktik manipulasi dokumen dan identitas dalam UTBK bukan persoalan sepele karena dapat mencederai sistem pendidikan nasional sekaligus merugikan peserta lain yang telah berjuang secara fair.
Baca juga: May Day 2026, Fraksi PKS Imbau Massa Buruh Jaga Suasana Damai dan Tertib
“Jika benar ada sindikat yang memanfaatkan dokumen dan identitas palsu demi meloloskan peserta, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah merusak nilai moral pendidikan,” katanya.
Lilik menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang lahirnya generasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, bukan justru diwarnai praktik curang yang terorganisir.
“Kejujuran harus menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan. Jangan sampai anak-anak yang berprestasi dan belajar sungguh-sungguh justru tersingkir karena praktik curang yang dilakukan pihak tertentu,” tegasnya.
Baca juga: DPD PKS Surabaya Gelar Rakerda 2025: Kokohkan Barisan, Perkuat Pelayanan, Targetkan Kemenangan
Ia juga berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di Jawa Timur dan meminta seluruh pihak meningkatkan pengawasan dalam proses seleksi pendidikan.
“Kejadian seperti ini jangan sampai kembali terjadi di Jawa Timur. Semua pihak, mulai penyelenggara, institusi pendidikan hingga aparat terkait harus bersama-sama menjaga marwah pendidikan agar tetap bersih, jujur, dan berintegritas,” pungkasnya. (dim)
Editor : Redaksi