SURABAYA- Anggaran pengadaan logistik penanganan bencana di Jawa Timur menjadi sorotan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana. Dia meminta pemerintah memastikan belanja bantuan bencana tidak hanya berorientasi pada jumlah barang, tetapi juga memperhatikan kebutuhan gizi dan kesehatan para korban.
Sorotan tersebut muncul setelah alokasi anggaran pengadaan sejumlah kebutuhan darurat terungkap mencapai sekitar Rp41,35 miliar. Dari enam komponen belanja, pengadaan mi instan menjadi pos terbesar dengan nilai Rp17,24 miliar, disusul selimut Rp9,51 miliar dan paket sembako Rp3,81 miliar.
Baca juga: Deni Wicaksono Desak Keberpihakan Anggaran Riset Jatim, Perda Ditargetkan Rampung 2026
"Penanganan korban bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang dibeli atau disalurkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak," kata Renny dilansir RRI, Minggu, 1 November 2026.
Dengan asumsi harga satu bungkus mi instan sebesar Rp3.000, anggaran Rp17,24 miliar setara dengan sekitar 5,74 juta bungkus. Menurut Renny, mi instan memang praktis, tahan disimpan, dan mudah didistribusikan, tetapi tidak ideal jika menjadi tumpuan utama bantuan pangan bagi pengungsi.
"Korban bencana membutuhkan asupan makanan yang beragam dan bergizi, bukan sekadar makanan yang mengenyangkan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi," ujarnya.
Karena itu, dia mendorong agar bantuan pangan dilengkapi dengan beras, makanan siap santap, telur, ikan, kacang-kacangan, buah, susu sesuai kebutuhan, serta air minum yang aman. Selain komposisi makanan, transparansi pengadaan juga harus diperhatikan, mulai dari dasar perhitungan kebutuhan, harga satuan, spesifikasi barang, hingga mekanisme distribusi.
Baca juga: Ketua Fraksi PKS Tegaskan Akan Jembatani Aspirasi Pemakzulan Gibran ke DPR RI
"Setiap pengadaan harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka, termasuk jumlah stok yang tersedia dan wilayah penyalurannya. Hal ini penting untuk mencegah penumpukan persediaan, barang kedaluwarsa, pemborosan anggaran, maupun tumpang tindih bantuan," ujarnya.
Renny juga menyoroti pengadaan 1.901 unit velbed senilai Rp5,90 miliar yang perlu disertai penjelasan mengenai harga satuan, standar kualitas, lokasi penempatan, dan mekanisme pemeliharaan. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi harus memastikan seluruh barang benar-benar diterima dan dimanfaatkan masyarakat terdampak.
"Anggaran kebencanaan juga bisa memberikan manfaat ekonomi dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal dalam pengadaan bahan pangan. Namun, pelibatan tersebut harus tetap memperhatikan standar kualitas, harga, dan kebutuhan penanganan darurat," ucapnya.
Baca juga: KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Korupsi Pokmas Jatim ke Keluarga Anggota DPR RI Anwar Sadad
Renny menegaskan orientasi utama anggaran kebencanaan harus tetap berpijak pada keselamatan, kesehatan, dan pemulihan masyarakat terdampak. Dia berharap besarnya anggaran yang dialokasikan sejalan dengan kualitas bantuan dan manfaat nyata yang diterima para korban bencana di Jawa Timur.
"Yang harus dipastikan adalah bantuan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai anggaran besar, tetapi kebutuhan mendasar korban justru tidak terpenuhi," ucap kakak kandung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut. (RRI)
Editor : Redaksi