SURABAYA - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sekolah negeri tingkat SMA di Surabaya menjadi salah satu keluhan warga dalam kegiatan reses di wilayah Simokerto. Selain persoalan pendidikan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait penanganan gizi buruk yang membutuhkan perhatian serius.
Aspirasi tersebut diterima Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso, Rabu 18 November 2026. Ia mengatakan, dugaan pungli tersebut masih berupa informasi awal sehingga perlu ditelusuri untuk memastikan kebenarannya.
Baca juga: Warga Kalirungkut Sampaikan Keluhan BPJS hingga Bantuan Pendidikan kepada Yordan Batara Goa
"Ini menjadi tamparan bagi kita semua karena praktik yang tidak diharapkan diduga masih terjadi di lingkungan pendidikan. Pada prinsipnya, kami tidak akan menoleransi praktik seperti ini apabila terbukti masih terjadi," tegas Cahyo yang juga Ketua Partai Gerindra Surabaya
Ia menyebut, Komisi E selama ini berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim untuk mencegah praktik pungli di sekolah. Cahyo juga mendorong penyediaan kanal pengaduan berbasis website yang memungkinkan masyarakat melapor secara anonim.
"Kami sepakat perlu ada ruang khusus untuk menampung pengaduan dan aspirasi masyarakat. Kanal pengaduan anonim bisa menjadi instrumen pengawasan sekaligus bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Jatim," ujarnya.
Selain persoalan pendidikan, Cahyo menyoroti aspirasi masyarakat terkait penanganan gizi buruk pada anak. Menurutnya, pencegahan harus dimulai sejak masa kehamilan melalui pemeriksaan kesehatan dan pemantauan gizi ibu serta janin.
Baca juga: Borong 80 Emas, Surabaya Pertahankan Juara Umum Popda Jatim 2026
"Pemeriksaan kesehatan sejak dalam kandungan sangat penting untuk mendeteksi risiko gangguan kesehatan dan gizi. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga perlu dimanfaatkan sebagai sarana deteksi dini," katanya.
Cahyo juga menekankan pentingnya edukasi pemenuhan gizi dan pola pengasuhan anak, khususnya bagi ibu muda. Pendampingan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman keluarga, terutama dalam menghadapi persoalan pernikahan dini.
"Kita perlu memperkuat fondasi kesehatan dan pemenuhan gizi sejak awal. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai Makan Bergizi Gratis, kebutuhan dasar kesehatan ibu dan anak harus menjadi perhatian," ungkapnya.
Baca juga: Dua Orang Diduga Bawa Bom Molotov Diamankan Saat Unjuk Rasa di Bambu Runcing Surabaya
Lebih lanjut, Cahyo mendorong penguatan peran puskesmas dan posyandu sebagai garda terdepan pencegahan gizi buruk. Kedua fasilitas kesehatan tersebut perlu aktif melakukan pemantauan dan pendataan kondisi kesehatan masyarakat hingga tingkat kampung.
"Puskesmas dan posyandu harus menjadi instrumen pertama dalam mencegah gizi buruk pada anak. Keduanya perlu melakukan pemantauan berkala, mengidentifikasi masalah kesehatan, serta memberikan rekomendasi penanganan," pungkas Cahyo.
Editor : Redaksi