Sapa Warga Achmad Hidayat , Disambati Mengenai Zonasi PPDB

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Achmad Hidayat, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya
Achmad Hidayat, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya

i

SURABAYA - Achmad Hidayat menggelar Sapa Warga di Kelurahan Kemayoran , Kecamatan Krembangan pada Minggu (14/5) Malam dihadiri ratusan warga yang dominan merupakan ibu - ibu.

Dalam momen sapa warga tersebut digunakan untuk menyampaikan keputusan PDI Perjuangan yang telah mencapreskan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 , selain itu sejumlah informasi mengenai pendidikan dan kesehatan juga disampaikan secara gamblang.

Dalam pertemuan itu sejumlah warga juga mengungkapkan sejumlah uneg - unegnya , diantaranya terkait dengan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Kami kesulitan bagi kecamatan yang tidak memiliki sekolah , sehingga saat pendaftaran zonasi selalu tidak katut sehingga haru masuk sekolah swasta.”, kata Mardiana.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya mendorong agar dilakukan pemetaan dan rasionalisasi terhadap kebijakan zonasi PPDB terutama jenjang SD - SMP karena merupakan kewenangan kota Surabaya.

"Tentu tidak semua kelurahan punya sekolah Negeri , seperti Morokrembangan penduduknya padat tapi tidak punya SMP Negeri . Jadi harus ada kebijakan seperti kuota khusus zonasi atau penambahan rombel bahkan disiapkan sekolah swasta yang mampu menampung warga tidak mampu “, kata Achmad Hidayat yang juga Wakil Kepala Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Dirinya juga mengapresiasi upaya pemkot Surabaya dibawah kepemimpinan Eri Cahyadi - Armuji melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang akan membagi jalur zonasi menjadi Dua , sehingga kelurahan di luar wilayah SMP Negeri memiliki kuota untuk dapat di terima di Sekolah Negeri.

"Ini patut didukung dan disosialisasikan , sehingga semua memahami “, Imbuhnya. (HA)

Berita Terbaru

Diduga Keracunan, 19 Karyawan Pabrik Seafood PT Bumi Menara Internusa Lamongan Dilarikan ke RS

Diduga Keracunan, 19 Karyawan Pabrik Seafood PT Bumi Menara Internusa Lamongan Dilarikan ke RS

Jumat, 05 Jun 2026 19:58 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 19:58 WIB

LAMONGAN – Insiden medis darurat menimpa belasan pekerja di kawasan industri Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebanyak 19 karyawan PT Bumi Menara Internusa (…

Surabaya Jalankan Pilot Project Perlinsos Digital, Libatkan Lebih dari 12 Ribu Agen Pendamping

Surabaya Jalankan Pilot Project Perlinsos Digital, Libatkan Lebih dari 12 Ribu Agen Pendamping

Jumat, 05 Jun 2026 19:55 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 19:55 WIB

SURABAYA- Kota Surabaya ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota percontohan dalam pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang …

Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator di Kasus Korupsi MBG

Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator di Kasus Korupsi MBG

Jumat, 05 Jun 2026 17:14 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 17:14 WIB

JAKARTA- Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, berencana mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi…

KPK Sambut Positif Putusan Pengadilan Singapura, Ekstradisi Paulus Tannos Segera

KPK Sambut Positif Putusan Pengadilan Singapura, Ekstradisi Paulus Tannos Segera

Jumat, 05 Jun 2026 13:14 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 13:14 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi E-KTP, Paulus T…

Komitmen Nyata Pemkot Surabaya: Wujudkan Kota Layak Anak Lewat Sistem Perlindungan yang Responsif dan Humanis

Komitmen Nyata Pemkot Surabaya: Wujudkan Kota Layak Anak Lewat Sistem Perlindungan yang Responsif dan Humanis

Jumat, 05 Jun 2026 13:09 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 13:09 WIB

SURABAYA- Predikat Kota Layak Anak (KLA) yang disandang Kota Surabaya bukan sekadar piagam penghargaan administratif. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya,…

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka. Silmy ditetapkan t…