TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin optimistis bisa menekan angka kemiskinan di daerahnya. Bahkan, bupati yang akrab disapa Mas Ipin ini menargetkan nol kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 di Trenggalek.
Hal itu disampaikan Mas Ipin di sela memberangkatkan pilar-pilar kesejahteraan sosial dari Pendapa Manggala Praja Nugraha Pemkab Trenggalek.
Baca Juga: Tim Pemprov Jatim Respon Cepat Laporan Rusaknya Sejumlah Infrastruktur di Kabupaten Trenggalek
Pilar-pilar kesejahteraan sosial yang terdiri dari pendamping PKH hingga Taruna Siaga Bencana (Tagana) tersebut diberangkatkan menuju Kabupaten Madiun mengikuti pengarahan Gubernur Jawa Timur.
“Kalau dari saya, teman-teman yang penting sehat, kompak semua, fokus, 2024 kita punya target nol persen kemiskinan ekstrem dan juga penurunan angka stunting,” tutur Bupati Arifin dikutip dari laman resmi PDI Perjuangan Jatin, Selasa 14 November 2023.
Apalagi, Pemkab Trenggalek juga menerima insentif fiskal dari Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) atas kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun berjalan 2023.
Baca Juga: Menang 80%, Mas Ipin-Mas Syah Pastikan Pimpin Trenggalek Periode Kedua
Pemkab Trenggalek dinilai memiliki kinerja yang cukup progresif dalam penurunan kemiskinan ekstrem. Pendamping PKH sendiri, menurut Mas Ipin, sapaan Bupati Trenggalek, juga memiliki peran dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Mereka kan punya KPM (keluarga penerima manfaat), terus kemudian KPM itu bagaimana tidak hanya menjadi penerima tetapi bisa graduasi secara mandiri. Kalau sudah graduasi artinya mereka harus punya kemandirian dalam hal ekonomi,” jelasnya.
“Kalau sudah mandiri dalam hal ekonomi artinya mereka bisa lepas dari kemiskinan itu sendiri,” sambung Mas Ipin.
Baca Juga: Hasil Quick Count Pilkada Trenggalek, Gus Ipin Menang 80 Persen, Begini Janji Sang Petahana
Selain itu juga pendampingan program kepada keluarga prioritas penerima sasaran. Ditambah lagi para pendamping PKH termasuk Tagana maupun TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) turut dalam survei data kemiskinan ekstrem.
“Dari 10 ribu data miskin ekstrem ternyata kan yang benar-benar harus jadi prioritas sasaran hanya sekitar 8 ribu. Jadi 8 ribu itu nanti kita akan lakukan intervensinya,” pungkas dia. (*)
Editor : Redaksi
