TPN Ganjar-Mahfud Pertanyakan Validasi Data Rekapitulasi Pemilu 2024

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ganjar - Mahfud saat menggelar kampanye Pemilu 2024
Ganjar - Mahfud saat menggelar kampanye Pemilu 2024

i

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Emrus Sihombing mengatakan, perlunya validasi data akurat sebelum pengumuman hasil Pemilu 2024. Diketahui, KPU RI bakal mengumumkan hasil pemilu pada 20 Maret 2024 mendatang

Meskipun rekapitulasi sudah dilakukan, Emrus menekankan, masih banyak kebutuhan untuk mengkaji ulang data tersebut. Terlebih, sampai detik ini perdebatan soal rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 masih terjadi di masyarakat.

"Saya melihat bahwa rekapitulasi masih banyak diperdebatkan di ruang publik. Saya berpendapat bahwa perlu diskusi lebih lanjut terkait dengan ini," kata Emrus dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Selasa (19/2/2024).

Ia juga menyoroti, masalah keakuratan data rekapitulasi Pemilu 2024 yang telah disampaikan KPU kepada publik. Bahkan, KPU disebutnya, mengakui adanya ketidakakuratan data perolehan suara pemilu, terutama dalam Sirekap.

"Ada masalah dengan keakuratan rekapitulasi tersebut, KPU sendiri mengakui ketidakakuratan data tersebut. Selain itu, banyak dugaan kecurangan yang muncul di media sosial yang perlu dilakukan klarifikasi," ucapnya.

Kemudian, Emrus menekankan, validasi data yang akurat sangat penting untuk meminimalisir potensi penyimpangan data. KPU harus bertanggung jawab melakukan validasi data secara akurat.

"Harus merujuk pada formulir C1. Validasi ini harus dilakukan dari tingkat kecamatan hingga perhitungan nasional," ujarnya. (RRI)

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…