Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Pastikan Gaji ke-13 dan 14 Cair 100 Persen

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara virtual
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara virtual

i

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kamis (30/5/2024). Pengarahan yang dilakukan melalui zoom meeting dari ruang kerja Wali Kota Surabaya itu diikuti oleh seluruh ASN pemkot.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri memastikan bahwa gaji ke-13 dan gaji ke-14 untuk ASN di lingkungan Pemkot Surabaya akan segera dicairkan 100 persen. Keputusan itu diambil setelah dia bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan para asisten berdiskusi panjang karena selama ini tidak pernah dicairkan 100 persen.

“Jadi di pemerintahan itu ada gaji ke-13 dan gaji ke-14, setelah tadi engkel-engkelan dengan Sekda dan para asisten, akhirnya kami sudah sepakat gaji itu akan dicairkan 100 persen,” kata Wali Kota Eri.

Menurutnya, gaji ke-13 dan gaji ke-14 itu diserahkan berdasarkan gaji yang diterima tapi juga diperbolehkan dan dipertimbangkan termasuk tunjungan, sehingga berarti ada tunjangan keluarga dan tunjangan penghasilan. Namun, itu semua ditetapkan dan ditentukan oleh kemampuan daerahnya juga.

"Nah, selama ini selalu diberikan kadang 25 persen, 50 persen, dan di masa saya sudah 75 persen dan minimal 50 persen. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, gaji ke-13 dan gaji ke-14 itu harus diberikan 100 persen,” tegasnya.

 Wali Kota Eri menegaskan bahwa itu adalah hak para ASN Pemkot Surabaya, sehingga harus diserahkan sepenuhnya. Makanya, dia pun meminta supaya seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya itu bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja menjadi satu bagian utuh demi rumah bersama Pemkot Surabaya. “Jadi, kerjanya harus gotong royong dan harus kerja semuanya supaya bisa mencapai PAD 100 persen, kalau sudah seperti itu maka haknya harus diberikan 100 persen juga,” katanya.

 Ia juga menjelaskan bahwa tugasnya Sekda dan para Asisten itu adalah bagaimana para ASN Pemkot Surabaya itu bisa menyatu untuk saling bersama-sama menyelesaikan semua pekerjaan, sehingga PAD-nya bisa tercapai semuanya. “Bukan malah dibalik, karena PAD-nya tidak cukup terus tidak diserahkan 100 persen, berarti kalau seperti ini kan Sekda dan para Asisten ini selaku birokrasi tertinggi gagal menyatukan semua ASN pemkot,” katanya.

 Oleh karena itu, ia berharap Sekda dan para Asisten itu bisa mengarahkan anak buahnya supaya bisa bekerja sesuai dengan output dan outcome-nya. Bahkan, ia mengakui sudah meminta mereka untuk bisa keluar dari zona nyaman, sehingga semua target bisa tercapai semuanya.

 Karenanya, Wali Kota Eri juga berkali-kali meminta seluruh ASN Pemkot Surabaya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan kebersamaan dan kerjanya juga harus guyup rukun. “Kalau ada rejeki seperti ini, tolong jangan lupa infaq dan shodakohnya dikuati karena itu yang bisa menolak balak, baik balak untuk keluarga dan juga untuk Kota Surabaya, dengan infaq dan shodakoh pula maka keluarga ASN pemkot akan semakin berkah,” katanya.

 Di samping itu, Wali Kota Eri juga berharap ke depannya setiap tempat absen di fingerprint harus dipasang CCTV, sehingga kalau ada yang tidak terekam setelah absen, maka bisa dilihat di CCTV-nya, sehingga pendapatannya tidak terpotong. “Saya ingin tahun depan sudah bisa menggunakan absen melalui Handphone, semuanya harus digitalisasi jangan manual lagi,” kata dia.

 Ia juga meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya untuk mengurangi anggaran untuk kertas. Bahkan, ia juga meminta semuanya harus bisa bekerja dengan digitalisasi. Apalagi, kemarinnya Surabaya sudah menerima penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik se-Indonesia yang diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi, sehingga ke depannya harus terdigitalisasi semuanya.

 "Terimakasih banyak kepada semuanya karena Surabaya sudah berhasil mendapatkan penghargaan itu langsung dari Presiden. Ini harus menjadi pelecut semangat kita untuk terus mengembangkan pemerintahan yang berbasis digital,” pungkasnya. (*)

Berita Terbaru

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Event kali ini menargetkan peserta 4.500 orang.…

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Choirul Anwar…

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…