.jpg)
SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan beberapa hasil penting dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2024. Rakernas XVII Apeksi tersebut diadakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada tanggal 1-6 Juni 2024.
Yang pertama, Wali Kota Eri menyampaikan terkait dengan pengembangan aplikasi. Ia menyatakan bahwa seluruh anggota APEKSI sepakat tidak lagi mengembangkan aplikasi baru. Tetapi memanfaatkan aplikasi yang sudah ada di kota lain untuk kemudian direplikasi.
"Seluruh kota tidak ada lagi yang mengembangkan aplikasi, kita jadikan satu aplikasi. Yang ada di kota lain, Surabaya tidak ada, maka kita memakainya. Yang di Surabaya ada, tapi kota lain tidak ada, maka mereka memakainya," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (7/6/2024).
Ia menekankan bahwa pengembangan aplikasi ini akan diserahkan kepada APEKSI. Dan selanjutnya, dikoreksi bersama serta disampaikan kepada kementerian untuk direvisi dan digunakan di seluruh kota di Indonesia. "Tapi kita akan menyesuaikan dengan geografis dan penduduknya," ujar dia.
Pada Rakernas di Balikpapan, Wali Kota Eri juga mengungkapkan jika Surabaya terpilih sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Tahun 2025. Ia pun menyambut baik keputusan ini dan melihatnya sebagai peluang menggerakkan ekonomi Surabaya.
"Insyaallah seperti yang kemarin hadir (di Balikpapan) sudah ribuan. Sehingga nanti (di Surabaya) kita menyiapkan hotel, tempat wisata, dan UMKM," kata Wali Kota Eri yang juga Ketua Apeksi periode 2023-2025 ini.
Selain itu, Wali Kota Eri juga menyampaikan beberapa rekomendasi yang diberikan anggota APEKSI kepada kementerian. Salah satunya terkait dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Kami menyampaikan bahwa semua tenaga honorer yang sudah masuk database harus bisa terangkat semua ke P3K," ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Tak hanya itu, dalam Rakernas XVII Apeksi, juga dibahas terkait transportasi massal. Wali Kota Eri mengungkapkan jika Mass Rapid Transit (MRT) sempat disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rakernas APEKSI. Dimana biaya pembangunan transportasi ini mencapai sekitar Rp2,3 triliun per kilometer.
"MRT itu satu kilometernya Rp2,3 triliun. Kalau APBD Surabaya (bangun MRT) 5 Km doang habis (APBD), tidak ada dana (pengentasan) kemiskinan. Karena itulah kenapa orang-orang selalu bertanya, kok tidak dibangun, karena tidak mungkin," bebernya.
Karena itulah, kenapa Wali Kota Eri tidak ingin membangun MRT sebagai solusi mengatasi kemacetan di Surabaya. Selain tidak tersedianya lahan, untuk membangun MRT juga membutuhkan biaya yang besar.
"Saya berpikirnya adalah lahan tidak ada, dan kedua adalah harganya. Saya tidak akan mengorbankan Surabaya untuk popularitas demi MRT," tegas dia.
Namun demikian, kata dia, ada opsi penggunaan Advanced Rapid Transit (ART) sebagai solusi mengatasi masalah transportasi. Selain pembangunannya lebih mudah, biaya ART juga lebih murah dibandingkan dengan MRT dan LRT (Light Rail Transit).
"Kalau LRT ketemunya itu Rp800 miliar per kilometer. Tapi ternyata, ada ART, itu seperti MRT tapi pakai magnet. Nah ternyata harganya Rp500-600 miliar per 7 kilometer, saya langsung menyampaikan ke Kementerian Perhubungan," ungkap dia.
Menurut dia, transportasi ART ini pertama kali akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk itu, Wali Kota Eri berharap, transportasi ART juga bisa diterapkan di Kota Pahlawan.
"Jadi (ART) ini akan diterapkan di IKN, insyaallah Surabaya kedua. Kita sudah hubungi Pak Menhub, saya ingin minta konsep beliau, nanti kita lakukan FS (Feasibility Study) di Surabaya. Semoga (pembangunan) di 2025 atau 2026 sudah jalan," pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
