SURABAYA - Perjalanan Roadshow Bus “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” tiba di kota pahlawan, Surabaya. Sejumlah rangkaian kegiatan dilakukan berkolaborasi dengan mitra KPK agar nilai antikorupsi terus membumi di bumi pertiwi. Wakil ketua KPK Johanis Tanak pun memberikan apresiasi kepada setiap pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan roadshow bus KPK di Surabaya.
“Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Timur yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ini,” ungkapnya dalam pembukaan Roadshow Bus KPK di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (13/6).
Hadir dalam acara ini Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama, Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, Wakil kejaksaan tinggi, para bupati dan walikota serta kepala OPD se Jawa timur.
Bus Antikorupsi adalah ikon dari upaya pendidikan antikorupsi yang telah mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera sejak Tahun 2014. Menurut Tanak, Tujuan dari kampanye ini adalah untuk membumikan isu-isu pemberantasan korupsi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait nilai antikorupsi serta pentingnya membangun integritas.
“Kegiatan-kegiatan ini akan menyentuh ke semua lini pemangku kepentingan di Jawa Timur, yaitu legislatif, penyelenggara negara, pegawai negeri, pengusaha, mahasiswa, pelajar hingga masyarakat umum. Ada 18 kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat di Surabaya,” terangnya.
Tanak menerangkan, dalam bus KPK ini ada infrastruktur IT yang didesain untuk memberikan pendidikan antikorupsi yang bisa dikunjungi masyarakat terutama pelajar. Masyarakat akan diberikan arahan dan bimbingan terkait dengan bagaimana membangun negara ini tanpa korupsi.
“Itulah kenapa KPK berfikir kenapa perlu adanya roadshow bus ini, selain para pelajar, juga untuk penyelenggara negara untuk mengedukasi keluarga untuk tidak meminta yang berlebihan, agar tidak mendorong terjadinya korupsi,” tegasnya.
Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyambut baik adanya roadshow bus KPK ini. Ia pun memberikan apresiasi terhadap program yang telah KPK lakukan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Bojonegoro sebelumnya.
“Kami apresiasi dengan roadshow bus ini sebagai bagian dari upaya preventif yang dilakukan dengan cara menarik, ini sangat luar biasa. Upaya pencegahan dilakukan ke seluruh stakeholder dan masyarakat yang dilakukan dengan ringan, menarik dan gembira,” ungkapnya.
Rakor Peningkatan Upaya Pemberantasan Korupsi Bersama Kepala Daerah se Jawa Timur
Kegiatan pembukaan roadshow bus antikorupsi kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi peningkatan upaya pemberantasan korupsi bersama seluruh kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Acara ini merupakan upaya KPK untuk terus mengajak seluruh kepala daerah meningkatkan program pemberantasan korupsi termasuk menghindari praktik politik uang menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Upaya pencegahan korupsi ini kami lakukan untuk menciptakan pimpinan daerah yang memiliki visi dan misi pemberantasan korupsi. Kami memakai kampanye Hajar Serangan Fajar supaya pimpinan daerah, bupati dan walikota menjadi teladan untuk tidak melakukan bentuk apapun pemberian kepada masyarakat agar dipilih oleh masyarakat,” tegas Tanak.
Menurutnya, dengan memberikan sesuatu kepada masyarakat, konsekuensinya kepala daerah akan mengharap pengembalian dari masyarakat, ini bisa menjadi potensi terjadinya korupsi.
“Jangan takut harus memberikan uang baru bapak menjadi pejabat. Kita harus percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Jika bapak melakukan serangan fajar, Korupsi akan terjadi kepada bapak di masa yang akan datang,” ungkap Tanak.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK menyampaikan dinamika pemberantasan korupsi di Jawa Timur pada 2023. Ia menyoroti dua potret penilaian upaya pencegahan korupsi daerah, yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP). Menurutnya tren MCP Tahun 2023 mengalami penurunan secara nasional. Termasuk nilai MCP di Provinsi Jawa Timur, ia pun berharap agar tren penurunan ini tidak terjadi berkelanjutan.
“Kami terus berkoordinasi untuk dapat mencapai area yang selama ini belum bisa disentuh, sehingga perbaikan-perbaikan ini bisa dilakukan sesuai dengan catatan perbaikannya. KPK pun berkomitmen untuk mendampingi daerah untuk meningkatkan skor MCP tersebut supaya bisa mencapai skor yang diharapkan,” ungkapnya.
Ujang menerangkan, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK diberikan amanah untuk melaksanakan supervisi dan koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk stakeholder terkait untuk melakukan perbaikan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
“KPK pun berharap pemerintah daerah mau bersama-sama melakukan perbaikan terkait permasalahan permasalahan yang dihadapi di daerahnya. Seperti halnya Kota Malang dan Kabupaten Malang yang sempat memiliki permasalahan air, akhirnya kami mendampingi agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan bersama-sama” terang Ujang. (*)
Editor : Redaksi
