Kadin Jatim Harap Freeport Beri “Privilage” untuk UMKM dan Pengusaha Lokal

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Adik Dwi Putranto Ketua Umum Kadin Jawa Timur dan Dwi Ken Sekretaris Apindo Jawa Timur
Adik Dwi Putranto Ketua Umum Kadin Jawa Timur dan Dwi Ken Sekretaris Apindo Jawa Timur

i

SURABAYA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Adik Dwi Putranto berharap PT Freeport Indonesia (PTFI) memberikan “privilege” bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengusaha lokal Jawa Timur, khususnya Gresik untuk menjadi vendor Smelter PTFI yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik.

Harapan tersebut menyusul sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi UMKM dan pengusaha lokal untuk bermitra karena menggunakan standar internasional. Apalagi yang melakukan seleksi adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan PTFI.

“Kami sudah berkomunikasi dengan manajemen Freeport. Karena manajemen Freeport ini untuk prakualifikasi sudah menstandarkan dan ada pihak ketiga yang bertugas melakukan seleksi. Kami memang ada kesulitan saat masuk di sistem mereka. Semoga Freeport bisa menjembatani dengan memberikan privilege kepada UMKM dan pengusaha lokal Jatim, khususnya Gresik,” ujar Adik Dwi Putranto, Surabaya, Selasa (25/6/2024).

Adik menandaskan, komitmen Freeport untuk merangkul UMKM dan pengusaha lokal harus dibuktikan dengan memberi kemudahan dan pendampingan. Sehingga mereka tidak akan merasa kesulitan untuk memenuhinya. “Jadi kalau ada kurangnya dalam persyaratan ada yang mengarahkan,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Kadin Kabupaten Gresik Mohammad Choiril Rizal agar pengusaha lokal lebih diperhatikan, khususnya yang berlokasi di wilayah Ring 1 yang terdiri dari 9 desa dan Ring 2 yang meliputi kabupaten Gresik.

Ia mengaku memang telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan manajemen Freeport, tetapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Selain itu, kerjasama atau MoU secara tertulis dengan Kadin Gresik juga belum dilakukan.

“Kalau MoU khusus antara Freeport dengan Kadin belum ada. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir memang kami sudah beberapa kali urun rembuk dengan Freeport Indonesia bersama Pemda Gresik untuk melakukan klusterisasi UMKM yang bisa diakomodir, seperti Mamin,” ujar Rizal, panggilan akrab Mohammad Choiril Rizal.

Ada sekitar 100 lebih UMKM dan pengsuaha lokal yang sudah dikumpulkan dan dikurasi, mulai dari UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minumkan (Mamin) ataupun kontraktor. Tetapi memang untuk menjadi vendor Freeport itu tidak mudah, mereka standar internasional.

“Kami juga menyadari hal itu oleh karena itu kami berharap, ada privilage dari Freeport agar pengusaha lokal lebih diperhatikan,” katanya.

Selain UMKM mamin dan konstruksi, Rizal juga berharap Freeport mau membeli bahan baku yang dibutuhkan dari produksi lokal. Karena sebenarnya banyak bahan baku yang dibutuhkan Smelter PTFI dalam proses produksi seperti batu kapur dan dolomit tersedia di Gresik, Lamongan dan Tuban. “Harapan kami ini juga bisa dikerjasamakan,” tandasnya.

Menurut Rizal, Smelter PTFI harus mampu memberikan efek positif yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian di Gresik. Oleh karena itu ia mengimbau Freeport membeli lahan di JIIPE dan tidak menyewanya agar Pemda Gresik mendapatkan retribusi. Apalagi Presiden telah memberikan kode untuk memperpanjang kontrak Freeport.

“Karena terus terang saja KEK itu dampak langsungnya pada pemerintah daerah sangat kecil sebab semua perijinan dihandle dari pusat. Harapan kami ketika kontrak diperpanjang, maka smelter Freeport membeli lahan yang ada di JIIPE agar Pemda mendapatkan retribusi pajak,” katanya.

Terkait penyerapan tenaga kerja, ia mengapresiasi karena hari ini Freeport sudah mengakomodir tenaga kerja dari Gresik. Di Gresik, terangnya, mempunyai Perda bahwa tenaga lokal perusahan yang ada di Gresik minimal berjumlah 60%.

Dan sejauh ini Kadin juga telah menyiapkan SDM lokal supaya sesuai dengan kebutuhan industri di area JIIPE melalui pelaksanaan program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang diamanatkan Presiden Jokowi dalam Perpres nomor 68/2022.

Dalam pelaksanaannya, Kadin Gresik yang didukung oleh Kadin Jatim bersama Pemkab dan stakeholder lain telah mendirikan Rumah Vokasi dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Gresik untuk melakukan penyelarasan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. “Dan hari ini kami mengapresiasi Freeport karena warga Gresik yang diterima sudah lebih dari 60%," pungkasnya.(Kominfo)

Berita Terbaru

Kabar Baik Warga Surabaya! Lima Rumah Pompa Baru Ditargetkan Beroperasi 1 Desember 2026

Kabar Baik Warga Surabaya! Lima Rumah Pompa Baru Ditargetkan Beroperasi 1 Desember 2026

Senin, 02 Nov 2026 07:32 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:32 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan lima rumah pompa baru di sejumlah kawasan mulai beroperasi pada 1 Desember 2026. Infrastruktur tersebut…

Dukung Keputusan Rakornas III, DPC PPP Surabaya Siap Perkuat Konsolidasi

Dukung Keputusan Rakornas III, DPC PPP Surabaya Siap Perkuat Konsolidasi

Senin, 02 Nov 2026 07:28 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:28 WIB

SURABAYA – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya, H. Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan dukungan terhadap keputusan Rapat K…

Dari Kota Pahlawan Menuju Panggung Dunia, Ajeng Wira Wati Dorong Parade Surabaya Juang Jadi Wisata Sejarah Internasional

Dari Kota Pahlawan Menuju Panggung Dunia, Ajeng Wira Wati Dorong Parade Surabaya Juang Jadi Wisata Sejarah Internasional

Minggu, 01 Nov 2026 18:56 WIB

Minggu, 01 Nov 2026 18:56 WIB

SURABAYA – Surabaya punya modal besar untuk dikenal dunia, bukan hanya sebagai kota metropolitan, tetapi juga sebagai kota yang menyimpan jejak heroisme dan s…

Catat Tanggalnya! Kemilau Pekan Raya Ponorogo 2026: Pameran Inovasi, UMKM, dan Konser Gratis

Catat Tanggalnya! Kemilau Pekan Raya Ponorogo 2026: Pameran Inovasi, UMKM, dan Konser Gratis

Minggu, 01 Nov 2026 15:57 WIB

Minggu, 01 Nov 2026 15:57 WIB

PONOROGO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo bersiap menggelar perhelatan akbar bertajuk Kemilau Pekan Raya Ponorogo. Acara yang memadukan pameran inovasi…

Pemanfaatan DBHCHT Ponorogo: Cover 57 Ribu BPJS Ketenagakerjaan dan Pelatihan Kerja

Pemanfaatan DBHCHT Ponorogo: Cover 57 Ribu BPJS Ketenagakerjaan dan Pelatihan Kerja

Minggu, 01 Nov 2026 15:51 WIB

Minggu, 01 Nov 2026 15:51 WIB

PONOROGO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terus mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Berkat kontribusi besar para …

Merawat Persatuan dan Toleransi, Wakapolda Sulbar Sambangi Jemaat Gereja Toraja Mamuju

Merawat Persatuan dan Toleransi, Wakapolda Sulbar Sambangi Jemaat Gereja Toraja Mamuju

Minggu, 01 Nov 2026 15:43 WIB

Minggu, 01 Nov 2026 15:43 WIB

POLDA SULBAR - Semangat kebersamaan dan kerukunan terus dijaga oleh Kapolisian Daerah Sulawesi Barat lewat program Minggu Kasih. Kali ini, Wakapolda Sulbar …

Anggaran Mi Instan BPBD Jatim Rp17,24 Miliar, Ketua Fraksi PDIP Lantarkan Sorotan Menohok

Anggaran Mi Instan BPBD Jatim Rp17,24 Miliar, Ketua Fraksi PDIP Lantarkan Sorotan Menohok

Minggu, 01 Nov 2026 12:34 WIB

Minggu, 01 Nov 2026 12:34 WIB

SURABAYA- Anggaran pengadaan logistik penanganan bencana di Jawa Timur menjadi sorotan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana. Dia…

Kasus Dugaan Penyekapan Calon ART, Pemkot Surabaya Pulangkan Korban dan Tindak Penyalur Tak Berizin

Kasus Dugaan Penyekapan Calon ART, Pemkot Surabaya Pulangkan Korban dan Tindak Penyalur Tak Berizin

Minggu, 01 Nov 2026 12:26 WIB

Minggu, 01 Nov 2026 12:26 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak cepat menangani kasus dugaan penyekapan calon Asisten Rumah Tangga (ART) di Jalan Kedung Anyar, Kecamatan…

Anggota DPR RI: Keuntungan Korporasi dari Tindak Pidana Karhutla Harus Dirampas

Anggota DPR RI: Keuntungan Korporasi dari Tindak Pidana Karhutla Harus Dirampas

Minggu, 01 Nov 2026 12:10 WIB

Minggu, 01 Nov 2026 12:10 WIB

JAKARTA-  Anggota DPR RI Muhammad Kholid, menegaskan keuntungan dari korporasi pelaku tindak pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) harus dirampas. Hal …

40 Titik Peredaran Miras di Surabaya Masuk Radar Satpol PP, 15 Toko Disegel

40 Titik Peredaran Miras di Surabaya Masuk Radar Satpol PP, 15 Toko Disegel

Minggu, 01 Nov 2026 12:05 WIB

Minggu, 01 Nov 2026 12:05 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman keras (miras) yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan.…