JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri Indonesia pada triwulan II 2024 mencapai USD408,6 miliar. Ini setara dengan Rp6.374,16 triliun jika dihitung dengan kurs Rp15.600 per dolar Amerika Serikat (AS).
BI juga menyebutkan posisi utang luar negeri tersebut tumbuh 2,7 persen per tahun (year-on-year/yoy). Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,2 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2024.
“Peningkatan pertumbuhan itu bersumber dari utang luar negeri sektor publik maupun swasta,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dilansir RRI, Jumat (16/8/2024).
Posisi utang luar negeri pemerintah pada triwulan II 2024 tercatat sebesar USD191,0 miliar (Rp2.979,60 triliun). Ini berarti mencatat kontraksi pertumbuhan 0,8 persen per tahun berlanjut dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).
Menurut Erwin, perkembangan tersebut dipengaruhi penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Hal itu disebabkan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaan utang luar negeri dilakukan secara pruden, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan paling efisien dan optimal.
Pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. “Posisi utang luar negeri pemerintah tetap terkendali karena 99,99 persen bertenor jangka panjang,” ujar Erwin.
Sementara itu, utang luar negeri swasta pada triwulan II 2024 mencapai USD196,5 miliar (Rp3.065,40 triliun). Posisi tersebut tumbuh 0,3 persen (yoy) setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,2 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.
“Perkembangan tersebut didorong utang perusahaan non-lembaga keuangan yang tumbuh 0,6 persen per tahun,” ujarnya. Utang swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.
Erwin menegaskan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Ini tercermin dari rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9 persen.
Selain itu juga didominasi utang luar negeri yang bersifat jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7 persen dari keseluruhan. “Intinya, BI dan Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri,” katanya.
Peran utang luar negeri juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. “Upaya tersebut dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” ujar Erwin. (*)
Editor : Redaksi
