11 Petahana Keok di Pilkada Jatim 2024 Versi Quick Count, Ini Daftarnya

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pilkada 2024
Pilkada 2024

i

SURABAYA - Pilkada Jatim 2024 menyisakan pahit dan getir. Terutama 11 calon petahana di kabupaten/kota di Jawa Timur yang kalah berdasar hasil quick count. Mengapa calon petahana bisa kalah?

Istilah petahana dipakai untuk kepala daerah yang masih menjabat dan mencalonkan lagi di Pilkada 2024. Di Jawa Timur, ada 27 kepala daerah yang kembali mencalonkan diri.

Namun ironis, 11 diantaranya harus gagal meski baru berdasar hitung cepat (quick count). Pengamat Politik Sufyanto menyebut, kekalahan petahana salah satunya karena masyarakat kurang puas dengan kinerja mereka selama menjabat.

Di sisi lain, petahana kalah tak lepas dari kontestasi Pilpres 2024. Pasangan calon yang dekat dengan penguasa cenderung dipilih masyarakat.

Lalu, siapa saja 11 petahana yang kalah di Pilkada 2024 di Jawa Timur berdasarkan hasil quick count? Simak daftarnya berikut ini.

  1. Pilkada Mojokerto : Ikfina Fatmawati (Calon Bupati)
  2. Pilkada Jombang : Mundjidah Wahab (Calon Bupati)
  3. Pilkada Madiun : Ahmad Dawami Ragil Saputro (Calon Bupati)
  4. Pilkada Tulungagung : Maryoto Birowo (Calon Bupati)
  5. Pilkada Blitar : Rini Syarifah (Calon Bupati)
  6. Pilwali Probolinggo: Hadi Zainal Abidin (Calon Wali Kota)
  7. Pilkada Lumajang : Thoriqul Haq (Calon Bupati)
  8. Pilkad Jember : Hendy Siswanto (Calon Bupati)
  9. Pilkada Bondowoso : Bambang Soekwanto (Calon Bupati)
  10. Pilkada Situbondo : Karna Suwandi (Calon Bupati)
  11. Pilkada Pamekasan : Fattah Jasin (Calon Bupati)

Demikian calon petahana yang gagal di Pilkada 2024 di Jawa Timur berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. ***

 

Berita Terbaru

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…