JAKARTA - Pelaksanaan pelantikan Kepala Daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 idealnya dilakukan setelah melewati 13 Maret 2025. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochamad Afiffuddin.
Hal itu untuk menunggu berakhirnya masa persidangan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebut, jika sesuai jadwal tahapan, maka MK akan menyelesaikan sidang sengketa Pilkada 13 Maret mendatang.
"Kalau tetap bayangan saya, itu dilakukan di awal Februari, maka saat itu dilakukan, dismissal belum diputus, proses-proses sidang pendahuluan masih baru berlangsung, mungkin baru pembuktian. Tahapan MK-nya, idealnya memang setelah 13 Maret," kata Afiffuddin kepada wartawan, Jakarta, dikutip dari RRI, Minggu (22/12/2024)
Masih panjangnya proses persidangan itu, diungkapkan Afif sapaan akrabnya, karena jumlah permohonan gugatan yang sangat banyak. Setidaknya terdapat lebih dari 300 permohonan gugatan sengketa PHP Pilkada yang telah masuk ke MK.
"Kalau melihat gugatan sekarang, itu lebih dari 300, masih mungkin bertambah. Proses sidang pendahuluan masih berlangsung, kalau tetap dilaksanakan awal Februari, bisa jadi proses gugatan belum selesai," ujarnya. (*)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB
Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB
SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…
Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB
Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB
SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…
Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB
Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB
PONOROGO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi…
Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB
Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB
SAMPANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang telah memeriksa 40 orang saksi dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD…
Jumat, 04 Sep 2026 12:26 WIB
Jumat, 04 Sep 2026 12:26 WIB
JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran Rp240,2 triliun pada 2027 untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional dapat menjangkau 72,4 juta…
Jumat, 04 Sep 2026 09:28 WIB
Jumat, 04 Sep 2026 09:28 WIB
POLDA SULBAR- Estafet kepemimpinan di lingkungan Polda Sulawesi Barat kembali bergulir. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1878/VIII/KEP./2026 tanggal…