Eri Cahyadi Siapkan Diklat Kebangsaan Bagi Kepala PD Usai Lelang Jabatan Pemkot Surabaya

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Eri Cahyadi Siapkan Diklat Kebangsaan Bagi Kepala PD Usai Lelang Jabatan Pemkot Surabaya
Eri Cahyadi Siapkan Diklat Kebangsaan Bagi Kepala PD Usai Lelang Jabatan Pemkot Surabaya

i

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kebangsaan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) usai proses lelang jabatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat semangat kebangsaan dan nasionalisme di lingkungan birokrasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa pemkot sebelumnya telah menggelar Diklat kebangsaan pada 2023. Namun, pada tahun 2024, kegiatan ini terhenti karena adanya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak.

"Kami akan melanjutkan Diklat ini setelah lelang jabatan selesai. Prosesnya dimulai pada awal Februari 2025 dengan berbagai tahapan, termasuk pelantikan pejabat baru," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (14/1/2025).

Wali Kota Eri menuturkan, proses lelang jabatan akan dimulai pada Februari 2025. Dalam tahap ini, mulai Kepala Dinas, Kepala Seksi (Kasi) kecamatan hingga staf, diminta untuk membuat proposal visi misi sebagai bagian dari program kinerja.

"Jika seorang Kasi kecamatan ingin menjadi Kepala Bidang (Kabid), mereka wajib menyusun dua proposal, pertama sebagai Kasi, dan kedua sebagai calon Kabid. Jika tidak terpilih, mereka tetap kembali ke jabatan sebelumnya. Namun, jika ada staf dengan proposal lebih baik, posisinya bisa digantikan," jelas Wali Kota Eri.

Nah, setelah lelang jabatan selesai, Pemkot Surabaya akan menggelar Diklat kebangsaan secara bergantian. Formatnya dirancang serupa dengan program tahun 2023. Dimana para peserta diwajibkan menjalani pelatihan mandiri, termasuk memasak dan mencuci sendiri tanpa bantuan pihak lain.

"Kita masih berdiskusi dengan Akademi Angkatan Laut (AAL). Jadi saya mintanya seperti dulu (2023), kita pernah melakukan ini (Diklat Kepala PD)," ungkapnya.

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa pelantikan pejabat baru hasil lelang jabatan akan dilakukan sekitar pertengahan Februari 2025. Setelah pelantikan, Diklat kebangsaan segera digelar untuk memastikan para pejabat memiliki pemahaman dan semangat nasionalisme yang kuat.

"Jadi pelaksanaannya nanti menunggu setelah pelantikan Kepala PD yang baru. Rencana pelantikan pertengahan Februari 2025," pungkasnya. (*)

Berita Terbaru

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

JAKARTA- Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony…

DJ Panti Pijat GION SPA Surabaya Terseret Kasus TPPO Anak di Bawah Umur

DJ Panti Pijat GION SPA Surabaya Terseret Kasus TPPO Anak di Bawah Umur

Rabu, 03 Jun 2026 21:44 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:44 WIB

SURABAYA- Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) anak di bawah umur kembali mencuat. Praktik ini diduga melibatkan seorang pria bernama FR alias FRA,…

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

SURABAYA- Sebuah video amatir yang merekam dugaan aksi pencurian fasilitas publik viral di media sosial (medsos). Dalam video yang beredar, terlihat dua orang…

Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

Rabu, 03 Jun 2026 20:14 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 20:14 WIB

SURABAYA – Pelayanan publik yang berkualitas tidak selalu diukur dari seberapa cepat sebuah persoalan terselesaikan. Bagi masyarakat, perhatian dan komunikasi y…

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

BANDUNG- Pembentukan Tim Pengelolah Sementara (TPS) Bandung Zoo yang digaungkan APECSI harus segera direalisasikan oleh Kementerian Kehutanan, bukan justru…

KPK Kembali Periksa Bos Maktour dan Mantan Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Kembali Periksa Bos Maktour dan Mantan Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Rabu, 03 Jun 2026 09:23 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 09:23 WIB

  Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, memberi keterangan usai diperiksa KPK beberapa waktu lalu. (Foto: RRI/Chairul Umam) JAKARTA- Komisi …