SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengkebut progres pembebasan lahan untuk proyek pembangunan underpass Bundaran Taman Pelangi atau Dolog. Setelah proses pembebasan ini rampung, pemkot menargetkan pembangunan Bundaran Dolog bisa dimulai pada pertengahan tahun 2025.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), saat ini tengah mengkebut proses pembebasan lahan untuk underpass Bundaran Dolog.
"Karena kemarin (proses pembebasan) masih ada yang beberapa di pengadilan. Sehingga nanti ditargetkan pada pertengahan tahun sudah mulai dikerjakan dengan berkoordinasi bersama teman-teman pemerintah pusat," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (17/1/2025).
Wali Kota Eri mengungkapkan, bahwa terdapat sekitar 16 persil rumah yang masih dalam proses pembebasan. Pihaknya menargetkan maksimal triwulan pertama 2025, pembebasan lahan ini seluruhnya bisa rampung. "Jadi sisa 16 persil itu yang kita bebaskan," imbuhnya.
Sedangkan untuk tahap pembangunan, Wali Kota Eri menyebut, rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun 2025. Sementara untuk anggaran pembangunan, akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Setelah (pembebasan rampung) itu kita lakukan pembangunan, kita menyampaikan hal itu kepada pemerintah pusat," jelas dia.
Di waktu terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad menjelaskan bahwa pembangunan underpass Bundaran Dolog bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas perekonomian sekaligus mengurai kemacetan.
"Khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas yang dari arah Sidoarjo. Karena kita tahu, itu adalah perlintasan sebidang yang selalu macet di jam-jam sibuk," kata Irvan.
Irvan juga menuturkan, pembangunan underpass Bundaran Dolog menjadi salah satu program prioritas pemkot di tahun 2025. Infrastruktur ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026.
"Untuk tahun ini kita masih mengikuti RPJMD 2021-2026. Jadi program-program yang sudah ada dalam RPJMD itu kita lakukan melalui pola pembiayaan baik APBD maupun alternatif lainnya," pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
