JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menahan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta (MAN). MAN ditahan Kejagung, terkait kasus dugaan suap dan grarifikasi putusan lepas (onslag) korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO.
Simak kronologi penahanan MAN yang terjerat kasus dugaan korupsi fasilitas ekspor CPO. Perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah yang melibatkan tiga grup korporasi besar.
Tiga grup korporasi besar itu, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Selain MAN, Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yang menyerat jajaran pengadilan.
Ketiga tersangka lainnya itu, yakni WG selaku Panitia Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian, MS dan AR selaku advokat sebagai tersangka.
"Penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR memberikan suap dan/atau gratifikasi kepada MAN. Diduga sebanyak Rp60 miliar," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar saat melakukan konferensi pers di Jakarta, Sabtu (12/4/2025) malam.
Qohar menjelaskan, pemberian suap dan grarifikasi kepada MAN diberikan melalui WG untuk pengurusan perkara CPO. Semua itu, bertujuan agar majelis hakim yang mengadili kasus memberikan putusan ontslag atau tidak terbukti.
"MAN diduga telah menerima uang suap sebesar Rp60 miliar dari tersangka MS dan AR selaku advokat. Untuk pengaturan putusan agar dijatuhkan ontslag," ucap Qohar
Lalu, Qohar menuturkan, WG dinilai Kejagung sebagai orang kepercayaan MAN. MAN, WG, MS, dan AR ditahan Kejagung selama 20 hari ke depan terhitung mulai Sabtu malam.
Qohar mengaku, keempat tersangka tersebut di tahan di rutan berbeda-beda. WG masuk bui di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
RS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, AR ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan, MAN ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.
Dalam kasus ini, keempat tersangka melanggar pasal berlapis. WG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo.
Pasal 11 jo. Pasal 12 huruf B jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, MS dan AR masing-masing disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, MAN terjerat Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 huruf B jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (RRI)
Editor : Redaksi
