SURABAYA- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke UD Sentosa Seal di kompleks Pergudangan Margomulyo Suri Mulia Permai Blok H-14 Surabaya, Kamis (17/4/2025).
Sidak ini dilakukan menyusul adanya laporan mengenai dugaan penahanan ijazah dan pemotongan upah yang dialami oleh pekerja di perusahaan tersebut.
Rombongan Wamenaker tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB. Dalam kunjungannya, Wamenaker didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, serta beberapa pejabat lainnya, termasuk Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, dan Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Kompol Ari Bayuaji.
Setibanya di lokasi, rombongan Wamenaker mendapati gerbang biru gudang UD Sentosa Seal tertutup rapat dan tergembok dari dalam. Petugas kepolisian yang mendampingi Wamenaker membutuhkan waktu sekitar lima menit untuk meminta pihak perusahaan membuka gerbang tersebut.
Meskipun telah dijelaskan bahwa rombongan datang untuk melakukan sidak, pintu gerbang utama tidak langsung dibuka.
“Loh, enggak dibukakno maneh ta iki (enggak dibukakan lagi ta gerbangnya)?” kata Armuji, yang terlihat sedikit terkejut dengan perlakuan tersebut.
Setelah dua menit berlalu, akhirnya Wamenaker Immanuel Ebenezer, dan Wakil Wali Kota, Armuji, dipersilakan masuk melalui pintu samping. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Jan Hwa Diana, perwakilan dari UD Sentosa Seal.
Diana mencoba memberikan penjelasan kepada Wamenaker dan Armuji mengenai dugaan kasus yang melibatkan perusahaan tersebut. Penjelasan berlangsung sekitar 15 menit di teras gudang, sebelum akhirnya Wamenaker dan Armuji dipersilakan masuk ke dalam gudang untuk melanjutkan pemeriksaan.
Selang beberapa waktu, beberapa karyawan yang mengaku menjadi korban pemotongan upah dan penahanan ijazah selama bekerja di perusahaan tersebut, hadir di lokasi dan ikut masuk ke dalam gudang.
Mereka didampingi oleh kuasa hukum untuk memberikan keterangan terkait permasalahan yang terjadi.
Usai sidak, Wamenaker mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemilik perusahaan. Ia menilai banyak hal yang ditutupi oleh pemilik perusahaan. Ia menyebut Jan Hwa Diana berbelit-belit, tidak menunjukkan itikad baik dan tidak menghargai kehadiran negara.
“Banyak hal-hal yang janggal dan ditutup-tutupi, padahal ini masalah sepele. Kewajiban negara adalah menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian kita sebagai negara tidak dihargai. Saya pikir pak Wali saja yang tidak dihargai. Saya kesini juga tidak dihargai,” ujar Wamenaker geram.
Menurut dia, sidak ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja di perusahaan tersebut dipenuhi.
“Kami akan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran terhadap hak-hak pekerja,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sidak ini bertujuan untuk memastikan agar tidak ada praktik yang merugikan pekerja, serta untuk mengingatkan pengusaha tentang kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak tenaga kerja yang telah diatur oleh undang-undang. (RRI)
Editor : Redaksi
