PROBOLINGGO - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Probolinggo mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap tingginya angka buta aksara di Kabupaten Probolinggo.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan bahwa Probolinggo merupakan salah satu dari tiga kabupaten dengan Angka Buta Huruf (ABH) tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2024.
Baca Juga: DPK Gajah Mada GMNI Probolinggo Tutup Ramadhan dengan Bagi-bagi Takjil
Menurut rilis BPS Jatim, Kabupaten Sampang menempati posisi pertama dengan ABH sebesar 14,02%, diikuti oleh Kabupaten Probolinggo (11,22%), dan Kabupaten Bondowoso (9,94%).
Fakta ini menjadi cerminan dari ketidakpenuhan hak dasar warga atas pendidikan, menurut pandangan GMNI Probolinggo.
Ketua DPC GMNI Probolinggo, Devia Rosa Amalinda, menyatakan bahwa masih banyak warga yang belum dapat menikmati hak dasar mereka atas pendidikan, suatu kondisi yang tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.
GMNI Probolinggo menekankan bahwa persoalan buta aksara tidak hanya terkait dengan pendidikan, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta masa depan generasi muda.
Rendahnya tingkat literasi dapat menghambat daya saing sumber daya manusia dan memperlebar kesenjangan sosial.
Baca Juga: Rayakan Dies Natalis ke-71, GMNI Probolinggo Perkuat Kaderisasi dengan Silaturahmi dan Diskusi
Sebagai respons terhadap hal tersebut, GMNI Probolinggo meminta kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo, termasuk Bupati dan instansi terkait, untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur guna menurunkan angka buta huruf, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.
Mereka juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan mahasiswa, untuk turut serta dalam upaya pemberantasan buta aksara.
"Kami percaya bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil merupakan kunci utama keberhasilan di tengah keterbatasan pemerintah daerah," tegas Rosa.
Baca Juga: Gelar KTD, GMNI Probolinggo Tingkatkan Kader Progresif Revolusioner
GMNI Probolinggo menegaskan bahwa penuntasan buta aksara bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moral bagi seluruh elemen masyarakat.
Dengan pendidikan yang merata, Kabupaten Probolinggo dapat membangun generasi yang berdaya saing dan sejahtera.
"Mari kita harapkan agar pemerintah segera mengambil tindakan nyata. Pendidikan adalah fondasi kemajuan, dan tidak boleh ada lagi warga yang tertinggal karena buta huruf,"tutupnya. (DRW)
Editor : Redaksi
