JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 3 Juni 2026. Diketahui, KPK meminta Silmy untuk kooperatif menyerahkan diri terkait operasi tangkap tangan Imigrasi Jakarta Barat.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Silmy tiba sekitar pukul 22.35 WIB. Ia terlihat didampingi empat ajudan saat memasuki area Gedung Merah Putih KPK.
Saat Silmy memasuki gedung KPK, terjadi kerumunan antara wartawan dan rombongan yang mendampinginya. Sejumlah jurnalis didorong dan dihalangi empat ajudan Silmy.
Beberapa jurnalis juga mengklaim terjadi kontak fisik dalam upaya pengamanan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Silmy Karim maupun KPK terkait insiden tersebut.
"Saya enggak bawa malah (KTP). Ya gini aja, menyelesaikan agenda," kata Silmy saat dikonfirmasi di gedung KPK, Rabu 3 Juni 2026, Malam.
Beberapa jam sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tim penindakan masih melakukan pencarian terhadap Wamen Imipas, Silmy Karim. Pencarian masih dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim masih bekerja di lapangan. Mereka sedang mencari keberadaan pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
“Tim masih terus melakukan pencarian. KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu 3 Juni 2026 sore jelang malam.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT di wilayah Jakarta Barat yang kemudian berkembang ke Bali dan Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, belasan orang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan roda empat. Serta, roda dua, uang tunai dalam berbagai mata uang asing, serta logam mulia.
Berdasarkan penjelasan KPK, OTT tersebut berkaitan dengan proses pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia. Termasuk pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
Namun demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan unsur pidana yang terjadi. (rri)
Editor : Redaksi
