Verifikasi Akhir KLA, Surabaya Optimistis Raih Predikat Paripurna

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekda Kota Surabaya Ikhsan menerima tim verifikator KLA
Sekda Kota Surabaya Ikhsan menerima tim verifikator KLA

i

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan tim verifikasi Kota Layak Anak (KLA) tingkat pusat di Ruang Sidang Wali Kota pada Rabu (14/5/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari tahapan akhir verifikasi KLA untuk meraih predikat paripurna.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan, mewakili Wali Kota Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara hybrid. Tim pusat mengikuti jalannya acara melalui zoom meeting dan juga menyaksikan peninjauan lapangan yang terhubung secara daring.

“Ini adalah tahap verifikasi dari pusat, setelah sebelumnya dilakukan penilaian oleh provinsi. Tadi sudah ada beberapa konfirmasi terkait capaian kita dalam mewujudkan KLA,” ujar Sekda Ikhsan seusai pertemuan.

Ikhsan menerangkan bahwa beberapa masukan disampaikan oleh tim verifikasi, terutama terkait dengan kelengkapan dokumen pendukung.

“Masukannya tadi hanya berupa permintaan penambahan dokumen. Karena semua yang ditanyakan sudah terkonfirmasi. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami sampaikan, namun belum dilengkapi dengan dokumentasi foto, diminta untuk segera dilengkapi,” ungkapnya.

Ikhsan juga optimistis bahwa pengalaman Kota Surabaya yang telah enam kali berturut-turut meraih predikat KLA Utama serta keterlibatan aktif dalam program Child Friendly Cities Initiative (CFCI) bersama UNICEF akan menjadi nilai tambah dalam penilaian.

“Kita sekarang sudah bekerja sama dengan UNICEF untuk CFCI. Surabaya menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang dapat menggunakan logo Kota Sahabat Anak dari UNICEF secara penuh. Tentu ini menjadi poin penilaian tersendiri,” katanya.

Ikhsan menjelaskan berbagai indikator KLA yang diverifikasi secara detail, meliputi aturan, payung hukum, hingga program-program yang dijalankan di berbagai tingkatan, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga Perangkat Daerah (PD) di tingkat kota. Dalam proses verifikasi dipastikan bahwa program-program tersebut benar-benar dilaksanakan, sehingga kelengkapan dokumen menjadi penting.

“Insyaallah, karena program ini memang kita jalankan semua, jadi kita tinggal menyampaikan apa adanya. Keterlibatan anak mulai dari Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota, semuanya terwadahi. Bahkan, usulan anak-anak dalam Musrenbang juga dipantau realisasinya. Tak ketinggalan kita juga melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali bersama Forum Anak Surabaya (FAS)," paparnya.

Mengenai predikat KLA, Ikhsan menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan komitmen Pemkot Surabaya dalam melayani masyarakat dan menjadikan kota ini sesuai dengan kebutuhan warganya. Menurutnya, menyiapkan kota sesuai kebutuhan adalah investasi masa depan untuk generasi yang akan datang.

“Sehingga, warga Surabaya merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik. Itu yang menjadi komitmen kami. Bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk masa depan anak dan cucu,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Ida Widayati menjelaskan, proses verifikasi tingkat pusat ini adalah tahap akhir setelah verifikasi oleh Pemerintah Provinsi.

“Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk melengkapi. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu kita sudah mengisi kebutuhan penilaian dari Kementerian PPPA yang berisi 24 indikator dalam lima klaster secara detail, dengan data dari berbagai dinas terkait,” ungkap Ida.

Ida menambahkan bahwa verifikasi kali ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diisikan dengan kenyataan di lapangan. Beberapa perwakilan PD turut hadir untuk memberikan penjelasan kepada tim verifikasi.

“Kalau dilihat tadi, sepertinya kementerian sudah merasa lengkap dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin ada hal-hal kecil yang masih menjadi perhatian dan perlu dilengkapi. Contohnya, terkait ruang laktasi. Untuk kantor pemerintahan sudah 100%, dan fasilitas umum lebih dari 75%. Tapi perlu ditambahkan detail persentase perusahaan swasta yang telah memiliki ruang laktasi,” jelas Ida.

Senada dengan Sekda Ikhsan, Ida meyakini bahwa keterlibatan Kota Surabaya dalam CFCI akan menjadi nilai lebih pada penilaian KLA tahun ini.

“Tentunya, hal itu akan menambah nilai karena se-Indonesia baru Surabaya yang sudah punya logo CFCI dan boleh dipakai,” pungkasnya. (*)

Berita Terbaru

Rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, Ini Makna Filosofi Tari Bedhaya Ketawang

Rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, Ini Makna Filosofi Tari Bedhaya Ketawang

Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB

SURAKARTA — Karaton Surakarta Hadiningrat melaksanakan salah satu rangkaian penting menuju Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, yakni latihan p…

Karhutla Mengintai, Kapolres Mateng Minta Warga Tak Bakar Lahan

Karhutla Mengintai, Kapolres Mateng Minta Warga Tak Bakar Lahan

Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB

MAMUJU TENGAH – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamuju Tengah (Mateng) AKBP Ari P…

Antisipasi El Nino, Kapolres Mamasa Imbau Warga Waspada Karhutla

Antisipasi El Nino, Kapolres Mamasa Imbau Warga Waspada Karhutla

Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB

MAMASA – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamasa AKBP Ariantony Utama Bangalino, S…

Di SMAN 2 Mamuju, Polantas Hadir Melayani dan Tanamkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Di SMAN 2 Mamuju, Polantas Hadir Melayani dan Tanamkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB

POLDA SULBAR  - Komitmen Polantas Polda Sulbar hadir melayani masyarakat terus dilakukan. Kali ini, perhatian tertuju pada generasi pelajar di SMAN 2 Mamuju, …

Bidik Tersangka Baru dari DPR? Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Dugaan Permintaan Uang Panja Komisi VIII

Bidik Tersangka Baru dari DPR? Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Dugaan Permintaan Uang Panja Komisi VIII

Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh fakta dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 akan ditelaah. Salah satu…

Kejaksaan Negeri Magetan Sita Uang Rp1,1 Miliar dari 3 Tersangka Kasus Pokir DPRD

Kejaksaan Negeri Magetan Sita Uang Rp1,1 Miliar dari 3 Tersangka Kasus Pokir DPRD

Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB

MAGETAN- Penyidikan dugaan korupsi anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024 memasuki tahap akhir. Kejaksaan Negeri (Kejari)…