Verifikasi Akhir KLA, Surabaya Optimistis Raih Predikat Paripurna

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekda Kota Surabaya Ikhsan menerima tim verifikator KLA
Sekda Kota Surabaya Ikhsan menerima tim verifikator KLA

i

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan tim verifikasi Kota Layak Anak (KLA) tingkat pusat di Ruang Sidang Wali Kota pada Rabu (14/5/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari tahapan akhir verifikasi KLA untuk meraih predikat paripurna.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan, mewakili Wali Kota Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara hybrid. Tim pusat mengikuti jalannya acara melalui zoom meeting dan juga menyaksikan peninjauan lapangan yang terhubung secara daring.

“Ini adalah tahap verifikasi dari pusat, setelah sebelumnya dilakukan penilaian oleh provinsi. Tadi sudah ada beberapa konfirmasi terkait capaian kita dalam mewujudkan KLA,” ujar Sekda Ikhsan seusai pertemuan.

Ikhsan menerangkan bahwa beberapa masukan disampaikan oleh tim verifikasi, terutama terkait dengan kelengkapan dokumen pendukung.

“Masukannya tadi hanya berupa permintaan penambahan dokumen. Karena semua yang ditanyakan sudah terkonfirmasi. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami sampaikan, namun belum dilengkapi dengan dokumentasi foto, diminta untuk segera dilengkapi,” ungkapnya.

Ikhsan juga optimistis bahwa pengalaman Kota Surabaya yang telah enam kali berturut-turut meraih predikat KLA Utama serta keterlibatan aktif dalam program Child Friendly Cities Initiative (CFCI) bersama UNICEF akan menjadi nilai tambah dalam penilaian.

“Kita sekarang sudah bekerja sama dengan UNICEF untuk CFCI. Surabaya menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang dapat menggunakan logo Kota Sahabat Anak dari UNICEF secara penuh. Tentu ini menjadi poin penilaian tersendiri,” katanya.

Ikhsan menjelaskan berbagai indikator KLA yang diverifikasi secara detail, meliputi aturan, payung hukum, hingga program-program yang dijalankan di berbagai tingkatan, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga Perangkat Daerah (PD) di tingkat kota. Dalam proses verifikasi dipastikan bahwa program-program tersebut benar-benar dilaksanakan, sehingga kelengkapan dokumen menjadi penting.

“Insyaallah, karena program ini memang kita jalankan semua, jadi kita tinggal menyampaikan apa adanya. Keterlibatan anak mulai dari Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota, semuanya terwadahi. Bahkan, usulan anak-anak dalam Musrenbang juga dipantau realisasinya. Tak ketinggalan kita juga melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali bersama Forum Anak Surabaya (FAS)," paparnya.

Mengenai predikat KLA, Ikhsan menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan komitmen Pemkot Surabaya dalam melayani masyarakat dan menjadikan kota ini sesuai dengan kebutuhan warganya. Menurutnya, menyiapkan kota sesuai kebutuhan adalah investasi masa depan untuk generasi yang akan datang.

“Sehingga, warga Surabaya merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik. Itu yang menjadi komitmen kami. Bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk masa depan anak dan cucu,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Ida Widayati menjelaskan, proses verifikasi tingkat pusat ini adalah tahap akhir setelah verifikasi oleh Pemerintah Provinsi.

“Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk melengkapi. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu kita sudah mengisi kebutuhan penilaian dari Kementerian PPPA yang berisi 24 indikator dalam lima klaster secara detail, dengan data dari berbagai dinas terkait,” ungkap Ida.

Ida menambahkan bahwa verifikasi kali ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diisikan dengan kenyataan di lapangan. Beberapa perwakilan PD turut hadir untuk memberikan penjelasan kepada tim verifikasi.

“Kalau dilihat tadi, sepertinya kementerian sudah merasa lengkap dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin ada hal-hal kecil yang masih menjadi perhatian dan perlu dilengkapi. Contohnya, terkait ruang laktasi. Untuk kantor pemerintahan sudah 100%, dan fasilitas umum lebih dari 75%. Tapi perlu ditambahkan detail persentase perusahaan swasta yang telah memiliki ruang laktasi,” jelas Ida.

Senada dengan Sekda Ikhsan, Ida meyakini bahwa keterlibatan Kota Surabaya dalam CFCI akan menjadi nilai lebih pada penilaian KLA tahun ini.

“Tentunya, hal itu akan menambah nilai karena se-Indonesia baru Surabaya yang sudah punya logo CFCI dan boleh dipakai,” pungkasnya. (*)

Berita Terbaru

Dua Tahun Prabowo, Politisi Gerindra Ini Dorong Birokrasi Surabaya Lebih Responsif dan Berintegritas

Dua Tahun Prabowo, Politisi Gerindra Ini Dorong Birokrasi Surabaya Lebih Responsif dan Berintegritas

Rabu, 21 Okt 2026 14:43 WIB

Rabu, 21 Okt 2026 14:43 WIB

SURABAYA – Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus mendorong reformasi birokrasi d…

Pastikan Kesiapan Sarana Dinas, Biro Logistik Polda Sulbar Supervisi ke Polres Majene

Pastikan Kesiapan Sarana Dinas, Biro Logistik Polda Sulbar Supervisi ke Polres Majene

Rabu, 21 Okt 2026 14:24 WIB

Rabu, 21 Okt 2026 14:24 WIB

MAJENE – Memastikan pengelolaan perlengkapan dinas berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan menjadi fokus Tim Bidang Logistik Tahun Anggaran 2026 dari Biro L…

Wakapolda Sulbar Pimpin Anev Penguatan Program Prioritas Kapolri

Wakapolda Sulbar Pimpin Anev Penguatan Program Prioritas Kapolri

Rabu, 21 Okt 2026 14:22 WIB

Rabu, 21 Okt 2026 14:22 WIB

POLDA SULBAR- Wakapolda Sulbar, Brigjen Pol Hari Santoso, memimpin langsung rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) penguatan program prioritas Kapolri di Polda…

Kapolda Sulbar dan Pengadilan Tinggi Sulbar Komitmen Tingkatkan Penegakan Hukum

Kapolda Sulbar dan Pengadilan Tinggi Sulbar Komitmen Tingkatkan Penegakan Hukum

Rabu, 21 Okt 2026 14:20 WIB

Rabu, 21 Okt 2026 14:20 WIB

POLDA SULBAR - Memperkuat fondasi penegakan hukum yang bermartabat di wilayah Sulawesi Barat, Kapolda Sulbar Irjen Pol Totok Suharyanto terus mempererat…

Angkat Isu Jaminan Fidusia, Dosen UIN Alauddin Makassar dan Anggota Polri Polda Sulbar Siapkan Buku Hukum Pidana

Angkat Isu Jaminan Fidusia, Dosen UIN Alauddin Makassar dan Anggota Polri Polda Sulbar Siapkan Buku Hukum Pidana

Rabu, 21 Okt 2026 10:04 WIB

Rabu, 21 Okt 2026 10:04 WIB

MAMUJU— Semangat Polisi Peduli Pendidikan diwujudkan melalui kolaborasi di bidang akademik. Tri Suhendra Arbani, S.H., M.H., dosen Universitas Islam Negeri (…

Kabid Humas Polda Sulbar Imbau Masyarakat Waspada Modus Penipuan Online, Kenali Ciri-cirinya!

Kabid Humas Polda Sulbar Imbau Masyarakat Waspada Modus Penipuan Online, Kenali Ciri-cirinya!

Rabu, 21 Okt 2026 09:50 WIB

Rabu, 21 Okt 2026 09:50 WIB

POLDA SULBAR– Merespons fenomena kejahatan siber dengan modus penipuan online yang mengintai siapa saja di dunia digital. Polda Sulbar menerbitkan panduan e…