SURABAYA, Bacasaja.id – Ketua RT 04 RW 06 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Pak Mardi, dilaporkan oleh Direktur PT Suka Jadi Logam (PT SJL) ke Polrestabes Surabaya atas dugaan ujaran kebencian melalui media elektronik. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/800/VIII/2025/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 1 Agustus 2025.
Dugaan yang dituduhkan kepada Pak Mardi adalah penyebaran informasi bohong atau menyesatkan, serta menghasut atau memengaruhi orang lain hingga menimbulkan kebencian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.
Pelaporan ini bermula dari pernyataan Pak Mardi yang menyuarakan keresahan warganya terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas produksi PT SJL. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Surabaya dan diliput oleh media.
Pada 19 September 2025, Pak Mardi dipanggil ke Polrestabes Surabaya untuk memberikan keterangan klarifikasi.
Menanggapi hal ini, Taufan Dzaky, kuasa hukum Pak Mardi dari Yayasan Pendampingan dan Bantuan Hukum Indonesia (YPBHI), menilai laporan tersebut tidak tepat.
“Pak Mardi hanya menyuarakan keluhan warga di forum resmi DPRD, dan apa yang disampaikan merupakan bentuk partisipasi publik. Unsur pasal yang disangkakan menurut kami tidak terpenuhi karena ini merupakan produk jurnalistik. Seharusnya pihak perusahaan menggunakan hak jawabnya di media, bukan menempuh jalur pidana,” jelas Taufan.
Taufan menambahkan bahwa pihaknya menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 119/PUU-XXIII/2025 sebagai salah satu dasar pembelaan.
“Putusan MK pada 28 Agustus 2025 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan tidak dapat digugat secara perdata, pidana, maupun melalui upaya hukum lainnya. Jadi apa yang dilakukan Pak Mardi justru dilindungi oleh konstitusi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Taufan menyampaikan bahwa tim hukum akan mengkaji kelengkapan dokumen perizinan PT SJL dan siap mengambil langkah hukum jika ditemukan pelanggaran terhadap hak warga.
“Jika ada hak warga yang dirampas, terutama hak untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan terlindungi, kami akan menempuh jalur hukum,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
