SURABAYA, Bacasaja.id - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pinjaman Rp1,5 triliun untuk membiayai APBD 2026 menuai kritik tajam. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menilai langkah tersebut justru kontraproduktif karena target pendapatan daerah malah diturunkan.
Imam menegaskan utang seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika pendapatan daerah sudah benar-benar tidak bisa ditingkatkan lagi. “Sejak awal saya tidak setuju ada utang. Apalagi utang harusnya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar urgen. Yang terjadi justru sebaliknya, target pendapatan asli daerah malah diturunkan,” tegasnya usai rapat Banggar DPRD Surabaya, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, terdapat anomali dalam proyeksi APBD 2026. Meski ada tambahan pinjaman Rp1,5 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) justru turun dari Rp8,320 triliun pada APBD Perubahan 2025 menjadi Rp8,158 triliun di APBD Murni 2026. “Dengan adanya utang, seharusnya target pendapatan justru digenjot agar mampu menutup pokok dan bunga pinjaman,” jelas Imam.
Ia juga menyoroti kinerja perusahaan daerah yang dianggap stagnan karena setoran hasil pengelolaan kekayaan daerah dipatok tetap Rp210 miliar. Padahal, menurutnya, PDAM memiliki laba besar dan cadangan operasional hampir Rp1,5 triliun yang mestinya bisa membantu menambah PAD.
Selain itu, Imam mempertanyakan transparansi setoran rumah sakit daerah seperti RS Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RS Suwandi yang tiap tahun menyetor Rp15–20 miliar, namun tidak jelas posnya di neraca APBD.
Politisi Partai NasDem itu khawatir pembayaran bunga dan cicilan utang akan mengorbankan belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. “Kami di DPRD sangat hati-hati sebelum memutuskan. Utang hanya boleh dilakukan kalau benar-benar urgen dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, serta kemiskinan,” tegasnya.
Meski kritis, Imam mengapresiasi langkah Pemkot yang membatalkan pembangunan RS Surabaya Selatan dengan APBD. Menurutnya, menggandeng swasta untuk proyek tersebut lebih realistis mengingat beban APBD masih berat.
“Kalau dulu wali kota sebelumnya bisa membangun infrastruktur besar tanpa utang, kenapa sekarang tidak bisa? Kami hanya ingin keuangan kota tetap sehat tanpa membebani warga Surabaya dengan beban utang yang tidak jelas manfaatnya,” pungkas Imam. (dims)
Editor : Redaksi
