SURABAYA — Banyaknya aset bangunan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dibiarkan terbengkalai kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Surabaya. Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat sekaligus menghambat potensi besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno, menegaskan bahwa pembiaran aset daerah merupakan bentuk ketidakmaksimalan dalam pengelolaan kekayaan kota. Ia mendesak Pemkot untuk bergerak cepat dan mengambil langkah konkret.
“Aset Pemkot Surabaya tidak boleh hanya menjadi catatan inventaris. Ia harus menjadi sumber daya strategis yang bisa dikapitalisasi untuk pembangunan kota,” tegas Rio.
Dua Skema Penyelamatan Aset Mangkrak
Rio menawarkan dua pendekatan untuk menghidupkan kembali aset-aset yang mati suri tersebut:
1. Fungsi Publik untuk Warga
Bangunan mangkrak dapat dialihfungsikan menjadi fasilitas publik, seperti gedung serbaguna atau balai RW/RT yang representatif. Fasilitas ini dibutuhkan untuk berbagai kegiatan warga, mulai dari pertemuan, pelatihan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Kolaborasi Bisnis untuk PAD
Untuk aset yang berlokasi strategis, Pemkot didorong membuka kerja sama dengan investor, sektor swasta, maupun BUMD. Skema yang diusulkan meliputi penyewaan jangka panjang hingga kerja sama build, operate, transfer (BOT).
“Balai RW juga bisa dikolaborasikan dengan pihak swasta melalui sistem sewa atau BOT, sehingga bisa menghasilkan PAD bagi Pemkot Surabaya,” jelasnya.
Model komersialisasi yang terukur ini diyakini mampu memberikan pemasukan rutin sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi kawasan sekitar.
Perlu Pemetaan dan Rencana Aksi Serius
Rio menekankan pentingnya Pemkot melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh aset mangkrak serta menyusun rencana aksi yang inovatif dan terukur.
“Ini tantangan sekaligus peluang bagi Pemkot untuk membuktikan kemampuan mengelola kekayaan kota secara profesional dan berpihak pada kemakmuran masyarakat,” ujarnya. (dims)
Editor : Redaksi
