Wali Kota Eri dan KSPSI Surabaya Sepakati Komitmen Ketenagakerjaan hingga Pelindungan Pekerja

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Eri Cahyadi
Wali Kota Eri Cahyadi

i

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar silaturahmi bersama jajaran pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Surabaya di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Rabu (26/11/2025). Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang memuat sejumlah aspirasi hasil perumusan bersama antara KSPSI dan Pemkot Surabaya.

Dalam agenda tersebut, kedua pihak menyepakati berbagai poin strategis terkait kebijakan ketenagakerjaan. Kesepakatan itu mencakup usulan Upah Minimum Kota (UMK), mekanisme bantuan iuran BPJS bagi pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penguatan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha di Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Pemkot Surabaya akan mengikuti regulasi pemerintah pusat dalam penetapan UMK. "Alhamdulillah hari ini pertemuan dengan KSPSI karena terkait dengan usulan UMK, maka kita sepakati, kita nanti mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat," ujar Wali Kota Eri.

Ia menuturkan bahwa Pemkot Surabaya berkomitmen mengikuti seluruh ketentuan pemerintah pusat terkait kebijakan pengupahan. "Aturannya apa pun yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat), kita jalani," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Eri juga menggarisbawahi persoalan pekerja yang harus beralih ke kepesertaan BPJS mandiri setelah kehilangan pekerjaan. Ia menegaskan pemkot telah menjalankan kebijakan untuk meringankan beban pekerja yang kesulitan membayar iuran setelah terkena PHK.

"Yang harusnya ganti mandiri bisa di-cover oleh pemerintah kota. Itu sama seperti yang sudah kita lakukan hari ini," jelasnya.

 Di sisi lain, Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya kesejahteraan warga serta keberlanjutan investasi di Surabaya. "Karena kita punya pemikiran yang sama, bagaimana warga Surabaya ini sejahtera. Yang kedua, bagaimana investasi juga harus tetap berjalan di Surabaya," tuturnya.

Untuk itu, Wali Kota Eri mengapresiasi kontribusi KSPSI Surabaya dalam menjaga stabilitas hubungan industrial. "Alhamdulillah kita diberikan contoh betul oleh teman-teman KSPSI, bagaimana menjaga kondusivitas kota Surabaya," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya, Dendy Prayitno, menjelaskan dokumen berita acara yang ditandatangani merupakan hasil penyatuan aspirasi seluruh serikat pekerja di bawah Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SPSB). "Yang kita tandatangani bersama Pak Wali Kota adalah aspirasi semua teman-teman dari SPSB, sehingga kita rangkum menjadi satu komitmen bersama," kata Dendy.

Terkait pengupahan tahun 2026, Dendy menegaskan KSPSI masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. "Pak Wali Kota menegaskan akan berkomitmen dengan keputusan regulasi pengupahan yang ada," ujarnya.

 Dendy juga menuturkan penyusunan berita acara tersebut telah melalui proses panjang bersama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya serta seluruh serikat pekerja.

Adapun lima poin yang tercantum dalam berita acara tersebut terdiri dari:

1. Wali Kota Surabaya dalam mengajukan usulan UMK 2026 akan tunduk dan patuh mengikuti regulasi pengupahan yang ditetapkan pemerintah, sebagai upaya peningkatan upah pekerja demi terpenuhinya kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.

2. Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran pemberdayaan bagi masyarakat yang purna tugas atau terkena PHK, berupa pelatihan wirausaha, bantuan modal usaha, serta akses pemasaran bagi hasil usahanya.

3. Pemkot Surabaya akan menyusun prosedur peralihan kepesertaan BPJS Kesehatan dari Pekerja Penerima Upah (PPU) ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi pekerja ber-KTP Surabaya yang terdampak PHK.

4. Proses pengesahan, pendaftaran, dan pencatatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan akan dikembalikan kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan, termasuk pencatatan serikat pekerja dan serikat buruh.

5. Optimalisasi fungsi LKS dan Dewan Pengupahan Surabaya untuk memperkuat monitoring dan pembinaan pada perusahaan, guna memastikan kepatuhan serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis, terutama terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Demikian berita acara audiensi ini dibuat sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pak Wali Kota Surabaya untuk demi kemaslahatan bersama," pungkas Dendy. (*)

Berita Terbaru

Jumling Polri Bersama Masyarakat, Kapolda Sulbar Ajak Jamaah Saling Mengingatkan dalam Kebaikan

Jumling Polri Bersama Masyarakat, Kapolda Sulbar Ajak Jamaah Saling Mengingatkan dalam Kebaikan

Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB

POLDA SULBAR- Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terus mengakselerasi pendekatan humanis guna mempererat kedekatan dengan masyarakat. Melalui program rutin Jumat…

Wakapolda Hadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Seluruh Personel di Setiap Pos

Wakapolda Hadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Seluruh Personel di Setiap Pos

Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB

POLDA SULBAR- Wakapolda Sulbar Brigjen Pol. Dr. Eko Suprihanto menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur yang digelar di Kantor DPRD Provinsi…

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Gresik Perluas Puspaga ke 18 Kecamatan

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Gresik Perluas Puspaga ke 18 Kecamatan

Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB

GRESIK - Pemkab Gresik memperluas layanan konsultasi dan pendampingan keluarga melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Satya Gatra di 18…

Jelang Nataru 2026, Faridz Afif Minta Pemkot Surabaya Jaga Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Jelang Nataru 2026, Faridz Afif Minta Pemkot Surabaya Jaga Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB

SURABAYA – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok) di Kota Surabaya menjadi perhatian DPRD. P…

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

POLDA SULBAR – Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulbar melaksanakan kegiatan Pengawasan Operasi (Wasops) terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Marano …

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

MAMUJU – Ada cara sederhana untuk memahami persoalan masyarakat, yakni hadir langsung, menyapa, mendengar, dan melihat dari dekat kehidupan warga. Semangat i…

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…