DPRD Surabaya Soroti 109 Bozem, Sistem Pengendali Banjir Diminta Terintegrasi

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati

i

SURABAYA – Sebanyak 109 bozem eksisting di Kota Surabaya dinilai menjadi modal penting dalam mengendalikan banjir. Namun, DPRD Surabaya menilai keberadaan bozem harus diikuti sistem pendukung yang terintegrasi, terutama pada titik-titik aliran air yang bermuara ke laut.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan jumlah bozem tersebut masih berpotensi bertambah. Penambahan infrastruktur penampung air akan diarahkan ke wilayah yang memiliki kerawanan banjir.

“Kalau sesuai raperda pasti akan ditambahkan,” kata Aning.

Menurutnya, bozem selama ini cukup membantu menampung limpasan air hujan. Akan tetapi, belum semua outlet menuju laut memiliki bozem maupun infrastruktur pengendalian air yang lengkap.

“Alhamdulillah bozem sangat membantu untuk menampung air. Namun, belum semua outlet ke laut ada bozemnya,” ujarnya.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Surabaya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir. Pengendalian banjir dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperkuat sistem di titik-titik outlet menuju laut.

Aning menjelaskan, setiap titik outlet yang rawan perlu didukung kombinasi bozem, pintu air, dan pompa. Infrastruktur tersebut tidak hanya berfungsi mengendalikan limpasan air hujan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadapi ancaman banjir rob.

“Dalam raperda kita mewajibkan untuk antisipasi rob harus ada bozem, pintu air dan pompa di titik-titik outlet ke laut sehingga efektif mengatasi rob sekaligus banjir akibat rob,” jelasnya.

Ia menambahkan, sistem tersebut memungkinkan air dari kawasan perkotaan ditampung dan dikendalikan sebelum dialirkan ke laut. Mekanisme ini menjadi penting ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan kondisi pasang air laut.

Dengan pengendalian yang lebih terintegrasi, DPRD berharap risiko genangan akibat tingginya limpasan air maupun air laut yang masuk ke daratan dapat ditekan.

Di sisi lain, persoalan tanggul di kawasan pesisir juga menjadi perhatian. Aning mengatakan kewenangan pembangunan maupun penanganan tanggul saat ini berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Karena tanggul sekarang kewenangan provinsi,” pungkasnya. (Dim)

Berita Terbaru

Jumling Polri Bersama Masyarakat, Kapolda Sulbar Ajak Jamaah Saling Mengingatkan dalam Kebaikan

Jumling Polri Bersama Masyarakat, Kapolda Sulbar Ajak Jamaah Saling Mengingatkan dalam Kebaikan

Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB

POLDA SULBAR- Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terus mengakselerasi pendekatan humanis guna mempererat kedekatan dengan masyarakat. Melalui program rutin Jumat…

Wakapolda Hadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Seluruh Personel di Setiap Pos

Wakapolda Hadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Seluruh Personel di Setiap Pos

Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB

POLDA SULBAR- Wakapolda Sulbar Brigjen Pol. Dr. Eko Suprihanto menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur yang digelar di Kantor DPRD Provinsi…

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Gresik Perluas Puspaga ke 18 Kecamatan

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Gresik Perluas Puspaga ke 18 Kecamatan

Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB

GRESIK - Pemkab Gresik memperluas layanan konsultasi dan pendampingan keluarga melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Satya Gatra di 18…

Jelang Nataru 2026, Faridz Afif Minta Pemkot Surabaya Jaga Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Jelang Nataru 2026, Faridz Afif Minta Pemkot Surabaya Jaga Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB

SURABAYA – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok) di Kota Surabaya menjadi perhatian DPRD. P…

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

POLDA SULBAR – Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulbar melaksanakan kegiatan Pengawasan Operasi (Wasops) terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Marano …

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

MAMUJU – Ada cara sederhana untuk memahami persoalan masyarakat, yakni hadir langsung, menyapa, mendengar, dan melihat dari dekat kehidupan warga. Semangat i…

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…