BACASAJA.ID -Ahli epidemiologi sepakat dengan Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan kekecewaannya atas Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) yang dinilai tidak efektif. Ini lantaran angka pasien terkonfirmasi positif Covid - 19 terus melonjak meski diterapkan PPKM.
Pakar epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu Purnomo mengungkapkan sebelum PPKM diterapkan, ia sudah bisa menebak bahwa kecil kemungkinan penurunan kasus Covid-19.
"Sebelum PPKM jilid 1 diberlakukan, saya sudah ngomong bahwa PPKM dilaksanakan setengah hati. Isinya tidak menunjukkan keinginan memutus rantai penularan," ungkanya saat di hubungi BACASAJA.ID pada Senin (01/02/2021).
Windhu kemudian menyoroti salah satu aturan, yaitu peraturan jam malam berlaku di Kota Surabaya. Ia mengatakan virus Covid -19 tidak memiliki jam tidur atau jam istirahat. "Sehingga, untuk apa membatasi jam malam? Kegiatan esensial tetap jalan. Bukan berarti siang boleh beraktivitas, malam dibatasi," keluhnya.
Windhu menilai pembatasan mobilitas warga yang dinilai setengah hati, sebab masih terlihat kurangnya ketegasan Pemerintah dalam merumuskan peraturan PPKM. Ia kemudian menyimpulkan bahwa PPKM tidak efektif.
"Harus di ingat, kita punya sejarah PSBB yang isi dan peraturannya jauh lebih ketat dari PPKM ini, peraturannya ketat tapi pelaksanaannya nggak ketat. PPKM itu abal-abal. Implementasi tidak sesuai peraturan," tudingnya.
Di sisi lain, aturan lain yang ia dikritisi adalah pembatasan wilayah yang tidak menyeluruh. Menurutnya, bila pemerintah bermaksud menutup salah satu wilayah, maka wilayah di sekitarnya juga harus ditutup. "Isinya (aturannya) sudah tidak bagus, pelaksanaan itu mengikuti perencanaan," ucapnya.
Untuk itu, Windhu melihat beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk menekan angka positif Covid-19. Salah satunya dengan memfokuskan pada kesehatan masyarakat. "Dari awal bingung ekonomi atau kesehatan masyarakat. Ekonomi itu dampak dan efek. Penyebabnya ya kondisi masyarakat. Jadi harus fokus ke kesehatan masyarakat dulu, nanti kondisi ekonomi akan menyesuaikan," sarannya.
Mengingat Indonesia sudah kehilangan momentum penanganan Covid-19, lanjut Windhu, ada banyak hal yang harus disiapkan. Ia melihat bahwa Indonesia sudah kehilangan 3-4 bulan pertama.
"Itu golden period yang sudah terlewat. Harus memperbanyak testing. Dari total seluruh warga, kita baru 2,4 persen. Harusnya 15 persen," urainya.
Ia mengajak Pemerintah untuk berani membatasi mobilitas warga dengan mengontrol perilaku masyarakat. "Misalnya, mengatur warga di lingkungan yang lebih kecil," pungkasnya. (byta)
Editor : Redaksi
