BATAM- Di tengah krisis kekurangan ruang kelas dan rombongan belajar (rombel) yang terus membayangi dunia pendidikan di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam justru mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan lapangan olahraga di kawasan Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam.
Kebijakan tersebut memicu sorotan publik karena persoalan kekurangan ruang belajar hingga kini masih menjadi masalah tahunan yang belum terselesaikan. Kondisi itu dinilai kontras dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra yang sebelumnya menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu dari 15 program prioritas daerah.
Informasi penganggaran proyek tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kota Batam.
Dalam data SiRUP LKPP, paket pekerjaan itu terdaftar dengan kode Rancangan Umum Pengadaan (RUP) 63274681 dengan nama paket "Pembangunan Lapangan Olahraga Kodaeral IV Batam".
Proyek tersebut berada di bawah pengelolaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam dengan total pagu anggaran mencapai Rp10.002.620.000 yang bersumber dari APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
Dalam uraian pekerjaan di SiRUP disebutkan pembangunan dilakukan pada area seluas 1.546 meter persegi dengan kategori pembangunan gedung negara tidak sederhana satu lantai di wilayah mainland dengan luas bangunan di atas 500 meter persegi. Jenis pengadaan proyek tercatat sebagai pekerjaan konstruksi dengan metode pemilihan melalui sistem tender.
Paket pembangunan itu diumumkan pada 12 Januari 2026. Jadwal pemilihan penyedia direncanakan berlangsung pada April 2026, sementara pelaksanaan kontrak dimulai pada April dan ditargetkan selesai pada Mei 2026.
Di sisi lain, persoalan keterbatasan ruang kelas di Batam hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat setiap tahun ajaran baru. Lonjakan jumlah siswa yang tidak sebanding dengan ketersediaan ruang belajar membuat sejumlah sekolah terpaksa menerapkan sistem belajar bergantian hingga penambahan rombongan belajar melebihi kapasitas ideal.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai arah prioritas anggaran pemerintah daerah. Di tengah kebutuhan mendesak pembangunan ruang kelas baru dan fasilitas pendidikan, pengalokasian dana jumbo untuk pembangunan lapangan olahraga dinilai berpotensi menimbulkan persepsi ketimpangan prioritas pembangunan.
Kritik juga mengarah pada konsistensi pemerintah dalam merealisasikan janji kampanye, terutama di sektor pendidikan yang selama ini disebut sebagai program prioritas utama.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait urgensi pembangunan lapangan olahraga tersebut di tengah masih banyaknya persoalan pendidikan yang belum terselesaikan. (batamtoday.com)
Editor : Redaksi
