BATAM - Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta'in Komari SS mendukung upaya Polresta Barelang selidiki dugaan korupsi retribusi sampah DLH Batam. Dia berpesan agar kasus tersebut diusut tuntas.
"Kita dukung penuh Polresta usut dugaan penyelewengan retribusi sampah DLH Batam. Potensinya sangat besar, tapi tidak pernah ada transparansi selama ini," kata Cak Ta'in kepada media Selasa (29/7)
Menurut Cak Ta'in, pihaknya siap memberikan masukan jika dibutuhkan oleh penyidik Polresta. Secara kasat mata potensi pendapatan daerah dari retribusi sampah itu cukup besar, tapi angkanya selalu minim, dan tidak pernah transparan ke publik. Jadi kalau kasus tersebut masuk proses hukum tentu semua pihak akan apresiasi Polresta Barelang.
"Tapi harus serius sampai tuntas. Termasuk kalau ternyata korupsinya menyeret para politisi. Tidak boleh berhenti dan jangan berhenti." tegasnya.
Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, persoalan sampah menjadi masalah yang dihadapi oleh Walikota Batam yang harusnya menjadi skala prioritas untuk dibereskan. Faktanya gebrakan yang dilakukan di awal pemerintahan Amsakar Ahmad - Li Claudia Chandra tidak sesuai ekspektasi dan harapan masyarakat. Penanganan sampah masih amburadul, di beberapa titik sering terjadi penumpukan yang mengganggu lingkungan, selain merusak pemandangan juga menyebarkan bau busuk.
"Saat pengukuhan Amsakar-Claudia di Paripurna DPRD Batam, spontan telah dibeli puluhan unit truk untuk pengangkut sampah, tapi kendaraan itu tidak terlihat hilir mudik lagi mengangkut sampah. Termasuk sayembara bagi warga yang bisa menangkap basah orang yang buang sampah sembarangan dengan memfoto dan memvideokan akan diberi imbalan Rp. 5 juta, seolah cuma jadi retorika semata," urainya.
Persoalannya, lanjut Mantan Dosen Unrika Batam itu, meskipun sampah masyarakat diangkut sekedar nya oleh petugas, tapi retribusi rutin dipungut setiap bulan. Cuma pendapatan dari retribusi sampah itu seperti siluman tidak pernah diketahui publik berapa jumlahnya.
"Makanya penyusutan dugaan korupsi dari retribusi sampah perlu dituntaskan. Kalau soal sampah tuntas, kita akan dorong soal dugaan korupsi dari parkir, dan pajak-pajak daerah lainnya," pungkasnya. ***
Editor : Redaksi
