SURABAYA- Kondisi pasar induk Puspa Agro yang terletak di Jemundo, Sidoarjo, kini kian memprihatinkan. Bukannya berkembang menjadi pusat logistik pangan utama di Jawa Timur, aktivitas jual beli di tempat ini justru semakin jeblok. Banyak pedagang yang memilih meninggalkan lapak mereka akibat sepinya pembeli.
Menanggapi keterpurukan anak perusahaan PT Jatim Grha Utama (JGU) tersebut, Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Imron Mawardi, S.P., M.Si, angkat bicara. Menurutnya, fenomena banyaknya lapak yang tutup dan merosotnya aktivitas perdagangan menjadi indikator kuat bahwa operasional Puspa Agro belum berjalan optimal.
"Banyak lapak tutup dan aktivitas yang minim merupakan tanda bahwa Puspa Agro belum beroperasi dengan baik," ujar Guru Besar Unair dikutip Kamis (2/7/2026) tersebut saat memberikan penilaian terhadap BUMD milik Pemprov Jatim ini.
Desak Transparansi Keuangan BUMD Jatim
Prof. Imron menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait laporan keuangan dan sumber pendapatan Puspa Agro. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan lembaga ini menggunakan dana masyarakat, sehingga pertanggungjawabannya harus bisa diakses oleh publik.
"Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkannya di hadapan masyarakat. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik agar tidak timbul fitnah dan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah," tegasnya.
Ukur Keberhasilan Lewat ROI dan SROI
Lebih lanjut, Prof. Imron menjelaskan bahwa penilaian terhadap proyek pemerintah tidak boleh hanya dilihat dari nominal keuntungan finansial semata. Harus ada evaluasi mendalam mengenai tujuan awal pendirian kawasan Puspa Agro dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur.
Secara umum, keberhasilan proyek BUMD dapat diukur melalui dua pendekatan:
- Return on Investment (ROI): Digunakan dari sisi finansial untuk mengukur sejauh mana nilai investasi yang telah ditanamkan mampu menghasilkan laba bersih bagi daerah.
- Social Return on Investment (SROI): Digunakan dari sisi nonfinansial atau sosial untuk menghitung dampak investasi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Proyek pemerintah perlu diukur SROI-nya untuk melihat hasil yang bersifat nonfinansial," imbuh Prof. Imron.
Indikator SROI yang dimaksud antara lain meliputi efektivitas pasar dalam membentuk stabilitas harga, ketersediaan fasilitas yang layak bagi pedagang besar maupun eceran, serapan tenaga kerja lokal, hingga kontribusi pajak terhadap pemerintah pusat dan daerah.
Pakar ekonomi ini menutup dengan mengingatkan kembali bahwa transparansi adalah kewajiban mutlak bagi setiap BUMD di Jawa Timur demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan. (*)
Editor : Redaksi
