SIDOARJO – Ambisi besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghadirkan pusat perdagangan agrobisnis raksasa tampaknya masih jauh panggang dari api. Pasar Induk Puspa Agro yang berlokasi di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, kini kondisinya sangat memprihatinkan dan sepi dari aktivitas transaksi. Padahal anak usaha PT. Jatim Grha Utama (JGU) ini telah menyedot APBD Jawa Timur hingga ratusan miliar rupiah.
Saat awal perencanaan, kompleks pasar modern yang berdiri di atas lahan seluas 50 hektare ini diproyeksikan sebagai pusat perdagangan agrobisnis terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara setelah Thailand. Namun saat ini, realita di lapangan justru berbanding terbalik dengan target mulia tersebut.
Fasilitas Modern yang Mulai Rusak dan Sepi Transaksi
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, atmosfer layaknya pasar induk yang sibuk dan ramai sama sekali tidak terlihat. Sebaliknya, sejumlah blok pertokoan serta kios tampak kosong melongpong tanpa penghuni.
Beberapa bagian bangunan bahkan mulai mengalami kerusakan fisik yang cukup parah dan hancur di beberapa titik.
Kondisi krisis ini dibenarkan oleh para pedagang yang masih bertahan. Chandra, salah seorang pedagang yang sudah bertahun-tahun mencari nafkah di kompleks ini mengungkapkan bahwa roda perekonomian di Puspa Agro kini berada di titik nadir.
"Sekranang kami hanya bisa mengandalkan jaringan pelanggan tetap saja. Untuk menjaring pembeli baru, rasionya hampir tidak ada. Situasi ini jelas sangat berat, apalagi kalau langganan lama tiba-tiba berhenti berbelanja di sini," kesah Chandra saat ditemui pada Rabu, 5 Mei 2026.
Akses Jalan dan Kemacetan Jadi Sorotan
Menurut analisis para pelaku usaha setempat, faktor utama yang mengganjal perkembangan ekonomi di Puspa Agro adalah buruknya konektivitas transportasi menuju lokasi. Akses jalan utama menuju pasar di kawasan Jemundo ini sering kali mengalami kemacetan parah, terutama pada jam-jam sibuk perdagangan.
Kondisi tersebut memicu para distributor besar dan pembeli lebih memilih untuk mengalihkan transaksi mereka ke pasar alternatif lain yang lebih mudah diakses. Masalah keterisolasian jalur logistik ini sebenarnya merupakan isu klasik yang sudah dikeluhkan sejak bertahun-tahun lalu.
Pihak Pemprov Jatim sebenarnya sempat merancang proyek strategis berupa pembangunan jalan pintas yang terhubung langsung dengan akses tol guna mengurai kemacetan logistik tersebut. Kendati demikian, hingga memasuki pertengahan tahun 2026 ini, para pedagang menilai realisasi program tersebut belum memberikan dampak nyata bagi omzet harian mereka.
Investasi Fantastis dari APBD Jatim
Kelesuan aktivitas perdagangan di objek vital ini pun memicu perhatian serius dari jajaran Komisi C DPRD Jawa Timur. Pasalnya, badan usaha yang mengelola kawasan ini, yaitu PT Jatim Grha Utama (JGU), merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disokong penuh oleh dana publik.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, total aliran dana yang digelontorkan oleh Pemprov Jatim ke PT JGU melalui instrumen penyertaan modal daerah, investasi, hingga belanja APBD telah menembus angka sekitar Rp585 miliar.
Rinciannya, penyertaan modal daerah awal diberikan secara bertahap senilai Rp350 miliar, lalu terus membengkak hingga total komitmen investasi mencapai Rp585 miliar.
Bahkan, terdapat wacana megaproyek pembangunan akses tol langsung yang diestimasikan menelan anggaran mencapai Rp200 miliar.
Alokasi dana fantastis tersebut awalnya diposkan untuk modal pendirian korporasi, pembebasan lahan agrobisnis terpadu seluas 47 hingga 50 hektare, serta penyediaan fasilitas premium seperti pergudangan, pusat logistik cold storage, rumah potong hewan (RPH) modern, hingga area parkir yang sangat luas.
Sayangnya, dengan ketersediaan infrastruktur penunjang yang mumpuni tersebut, Puspa Agro justru belum mampu keluar dari bayang-bayang kerugian materiil.
Direktur Utama PT Jatim Grha Utama (JGU), Mirza Muttaqien yang dihubungi Jumat, 26 Juni 2026, belum merespon. Bahkan tidak mengindahkan pesan yang dikirim. (tim)
Editor : Redaksi
