SURABAYA- Target besar Puspa Agro untuk menjadi kiblat perdagangan agrobisnis di Jawa Timur tampaknya masih jauh dari panggang api. Alih-alih berkembang menjadi pusat ekonomi yang produktif, kondisi badan usaha ini justru semakin memprihatinkan.
Padahal, jika menilik ke belakang, modal dan aliran dana yang dikucurkan oleh pemerintah daerah untuk menyokong operasional Puspa Agro terbilang sangat fantastis. Kontras antara besarnya anggaran dan realita di lapangan ini pun memicu gelombang kritik dari berbagai pihak.
Desakan Audit Investigatif Secara Menyeluruh
Kondisi ini turut memantik perhatian serius dari pakar hukum, Yakobus Welianto. Ia mengaku prihatin melihat proyeksi awal Puspa Agro yang megah namun berujung jalan di tempat, bahkan cenderung terjungkal.
Menurut Yakobus, langkah awal yang harus segera diambil oleh otoritas terkait adalah melakukan audit investigatif secara total.
"Secara yuridis, besarnya serapan dana APBD yang dialokasikan ke Puspa Agro memang tidak bisa langsung diklaim sebagai bukti adanya korupsi atau penyelewengan," kata Yakobus, Sabtu (27/6/2026).
"Namun, ketika investasi daerah yang begitu besar tidak memberikan timbal balik yang sebanding dan justru terus mundur, maka ada landasan hukum yang kuat untuk menggelar audit investigatif," lanjutnya.
Audit menyeluruh ini nantinya harus menyasar beberapa poin krusial, di antaranya:
- Aliran masuk dan keluar dana operasional.
- Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).
- Mekanisme penyertaan modal dan tata kelola aset daerah.
- Pertanggungjawaban dari jajaran direksi serta organ pengawas.
Langkah ini dinilai menjadi satu-satunya cara objektif untuk menjawab keraguan masyarakat mengenai transparansi pengelolaan anggaran di sana.
Kejaksaan dan KPK Diminta Turun Tangan
Lebih lanjut, Yakobus menekankan pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk turun tangan. Mengingat uang rakyat yang dipertaruhkan jumlahnya tidak sedikit, ia menyarankan pihak kejaksaan atau kepolisian untuk segera bergerak.
Aparat diharapkan bisa memulai langkah awal dengan melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) guna melangkah ke tahap penyelidikan yang lebih dalam.
"Perlu ada penyelidikan dan audit komprehensif, bahkan sejak dari perencanaan awalnya. Apakah dulu sudah melalui kajian dan survei kelayakan yang matang? Mengapa sekarang malah merosot? Apakah Break Even Point (BEP) atau titik impasnya sudah tercapai?" pungkas Yakobus.
Melalui proses pembuktian hukum yang sah ini, publik nantinya bisa mengetahui secara jelas apakah kemunduran Puspa Agro murni karena faktor inefisiensi manajemen, atau justru ada indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara. (tim)
Editor : Redaksi
