Kejaksaan dan KPK Didorong Selidiki Penggunaan APBD Ratusan Miliar untuk Puspa Agro

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Puspa Agro
Puspa Agro

i

SURABAYA- Target besar Puspa Agro untuk menjadi kiblat perdagangan agrobisnis di Jawa Timur tampaknya masih jauh dari panggang api. Alih-alih berkembang menjadi pusat ekonomi yang produktif, kondisi badan usaha ini justru semakin memprihatinkan.

Padahal, jika menilik ke belakang, modal dan aliran dana yang dikucurkan oleh pemerintah daerah untuk menyokong operasional Puspa Agro terbilang sangat fantastis. Kontras antara besarnya anggaran dan realita di lapangan ini pun memicu gelombang kritik dari berbagai pihak.

Desakan Audit Investigatif Secara Menyeluruh
Kondisi ini turut memantik perhatian serius dari pakar hukum, Yakobus Welianto. Ia mengaku prihatin melihat proyeksi awal Puspa Agro yang megah namun berujung jalan di tempat, bahkan cenderung terjungkal.

Menurut Yakobus, langkah awal yang harus segera diambil oleh otoritas terkait adalah melakukan audit investigatif secara total.

"Secara yuridis, besarnya serapan dana APBD yang dialokasikan ke Puspa Agro memang tidak bisa langsung diklaim sebagai bukti adanya korupsi atau penyelewengan," kata Yakobus, Sabtu (27/6/2026).

"Namun, ketika investasi daerah yang begitu besar tidak memberikan timbal balik yang sebanding dan justru terus mundur, maka ada landasan hukum yang kuat untuk menggelar audit investigatif," lanjutnya.

Audit menyeluruh ini nantinya harus menyasar beberapa poin krusial, di antaranya:

  • Aliran masuk dan keluar dana operasional.
  • Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).
  • Mekanisme penyertaan modal dan tata kelola aset daerah.
  • Pertanggungjawaban dari jajaran direksi serta organ pengawas.

Langkah ini dinilai menjadi satu-satunya cara objektif untuk menjawab keraguan masyarakat mengenai transparansi pengelolaan anggaran di sana.

Kejaksaan dan KPK Diminta Turun Tangan

Lebih lanjut, Yakobus menekankan pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk turun tangan. Mengingat uang rakyat yang dipertaruhkan jumlahnya tidak sedikit, ia menyarankan pihak kejaksaan atau kepolisian untuk segera bergerak.

Aparat diharapkan bisa memulai langkah awal dengan melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) guna melangkah ke tahap penyelidikan yang lebih dalam.

"Perlu ada penyelidikan dan audit komprehensif, bahkan sejak dari perencanaan awalnya. Apakah dulu sudah melalui kajian dan survei kelayakan yang matang? Mengapa sekarang malah merosot? Apakah Break Even Point (BEP) atau titik impasnya sudah tercapai?" pungkas Yakobus.

Melalui proses pembuktian hukum yang sah ini, publik nantinya bisa mengetahui secara jelas apakah kemunduran Puspa Agro murni karena faktor inefisiensi manajemen, atau justru ada indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara. (tim)

Berita Terbaru

Jumling Polri Bersama Masyarakat, Kapolda Sulbar Ajak Jamaah Saling Mengingatkan dalam Kebaikan

Jumling Polri Bersama Masyarakat, Kapolda Sulbar Ajak Jamaah Saling Mengingatkan dalam Kebaikan

Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB

POLDA SULBAR- Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terus mengakselerasi pendekatan humanis guna mempererat kedekatan dengan masyarakat. Melalui program rutin Jumat…

Wakapolda Hadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Seluruh Personel di Setiap Pos

Wakapolda Hadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Seluruh Personel di Setiap Pos

Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB

POLDA SULBAR- Wakapolda Sulbar Brigjen Pol. Dr. Eko Suprihanto menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur yang digelar di Kantor DPRD Provinsi…

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Gresik Perluas Puspaga ke 18 Kecamatan

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Gresik Perluas Puspaga ke 18 Kecamatan

Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB

GRESIK - Pemkab Gresik memperluas layanan konsultasi dan pendampingan keluarga melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Satya Gatra di 18…

Jelang Nataru 2026, Faridz Afif Minta Pemkot Surabaya Jaga Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Jelang Nataru 2026, Faridz Afif Minta Pemkot Surabaya Jaga Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB

SURABAYA – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok) di Kota Surabaya menjadi perhatian DPRD. P…

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

POLDA SULBAR – Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulbar melaksanakan kegiatan Pengawasan Operasi (Wasops) terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Marano …

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

MAMUJU – Ada cara sederhana untuk memahami persoalan masyarakat, yakni hadir langsung, menyapa, mendengar, dan melihat dari dekat kehidupan warga. Semangat i…

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…