Josiah Michael Desak Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti Tepat Waktu, K3 dan Drainase Jadi Sorotan

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Josiah Michael
Josiah Michael

i

SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PSI, Josiah Michael, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan proyek pelebaran Jalan Wiyung-Menganti berjalan sesuai target dan selesai tepat waktu.

Menurut Josiah, proyek tersebut memiliki posisi strategis dalam mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di jalur Menganti-Lakarsantri. Apalagi, kawasan Surabaya Barat terus berkembang seiring bertambahnya permukiman dan perumahan baru.

“Kami harap pengerjaan proyek ini bisa tepat waktu. Mengingat proyek ini sangat krusial untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sepanjang Menganti-Lakarsantri. Di lokasi tersebut sudah banyak sekali berdiri perumahan dan menjadi akses utama menuju kawasan pemukiman di wilayah Menganti, Gresik,” tegas Josiah kepada media, Selasa (8/9/2026).

Politisi PSI itu tidak hanya menyoroti persoalan waktu pengerjaan. Ia meminta Pemkot memastikan kualitas pembangunan, termasuk konektivitas infrastruktur pendukung di sepanjang jalur tersebut.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan drainase. Menurutnya, pelebaran jalan harus dirancang beriringan dengan sistem pengendalian banjir agar pembangunan tidak justru menimbulkan persoalan baru ketika hujan deras.

“Persiapan infrastrukturnya ini harus bagus, jangan sampai dikerjakan asal-asalan dan harus terintegrasi dengan penanganan banjir. Kita ketahui di lokasi tersebut masih minim saluran, jadi kita harap saluran yang dibuat Pemkot ini bisa diprediksi untuk menampung luapan air hingga jangka panjang,” ujarnya.

Selain kualitas konstruksi dan drainase, Josiah juga memberikan perhatian khusus terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama proyek berlangsung.

Ia meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) melakukan pengawasan ketat terhadap kontraktor pelaksana. Keselamatan pekerja dan masyarakat yang melintas di sekitar lokasi proyek, menurutnya, tidak boleh menjadi aspek yang dikesampingkan demi mengejar target pengerjaan.

“K3-nya ini harus benar-benar diperhatikan, terutama keselamatan bagi pengguna jalan dan pekerja. Kita sudah tidak mau lagi mendengar ada korban jiwa,” katanya.

Josiah juga mengingatkan kontraktor agar memahami bahwa pengerjaan proyek pemerintah bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga menyangkut tanggung jawab terhadap keselamatan publik.

“Para kontraktor yang memenangkan lelang harus ditanamkan bahwa ini ada tanggung jawab moral dan tanggung jawab di akhirat nanti jika sampai ada korban, terutama korban jiwa,” tegasnya.

Berdasarkan data Pemkot Surabaya, pelebaran Jalan Wiyung-Menganti ditujukan untuk memperkuat kapasitas jaringan jalan, meningkatkan konektivitas antarkawasan, serta mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Surabaya Barat.

Pekerjaan fisik tersebut membentang dari perempatan Jalan Babatan Unesa ke arah barat menuju kawasan Wisma Lidah Kulon.

Proyek ini dikerjakan dengan skema multiyears. Pada tahap awal 2025, pembangunan telah terealisasi sepanjang 350 meter.

Sementara pada periode 2026-2027, pekerjaan dilanjutkan dengan total panjang penanganan mencapai 1.900 meter. Khusus tahun 2026, target pengerjaan ditetapkan sepanjang 950 meter.

Dengan besarnya fungsi jalan tersebut bagi mobilitas warga, DPRD Surabaya meminta Pemkot tidak hanya mengejar target panjang jalan yang dibangun, tetapi juga memastikan kualitas, drainase, serta aspek keselamatan menjadi bagian integral dari proyek.

Dengan demikian, pelebaran Jalan Wiyung-Menganti diharapkan benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan kemacetan sekaligus mendukung perkembangan kawasan Surabaya Barat. (dim)

Berita Terbaru

Datang sebagai Kakak, Ning Lia Dengarkan Cerita Sebulan Mahasiswa Baru Tinggal di Pesantren

Datang sebagai Kakak, Ning Lia Dengarkan Cerita Sebulan Mahasiswa Baru Tinggal di Pesantren

Rabu, 09 Sep 2026 08:27 WIB

Rabu, 09 Sep 2026 08:27 WIB

SURABAYA — Bukan datang dengan suasana formal sebagai seorang senator, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, m…

Wakapolda Sulbar di HAORNAS 2026: Tubuh Sehat Modal Utama Layani Masyarakat dan Hadapi Karhutla

Wakapolda Sulbar di HAORNAS 2026: Tubuh Sehat Modal Utama Layani Masyarakat dan Hadapi Karhutla

Rabu, 09 Sep 2026 08:19 WIB

Rabu, 09 Sep 2026 08:19 WIB

POLDA SULBAR- Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2026 di lingkungan Polda Sulawesi Barat berlangsung dengan penuh semangat, Rabu (9/9/26).  Wakapolda …

Peringati HAORNAS, Wakapolda Sulbar Dorong Semangat Pelayanan Prima Lewat Kondisi Fisik yang Bugar

Peringati HAORNAS, Wakapolda Sulbar Dorong Semangat Pelayanan Prima Lewat Kondisi Fisik yang Bugar

Rabu, 09 Sep 2026 08:08 WIB

Rabu, 09 Sep 2026 08:08 WIB

POLDA SULBAR - Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2026, Polda Sulawesi Barat menggelar upacara pengibaran bendera di halaman…

Aset Senilai Rp124 Miliar Kembali ke Pemkot Surabaya Lewat Bantuan Hukum Non-Litigasi

Aset Senilai Rp124 Miliar Kembali ke Pemkot Surabaya Lewat Bantuan Hukum Non-Litigasi

Selasa, 08 Sep 2026 18:22 WIB

Selasa, 08 Sep 2026 18:22 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.932…

Kasus Gratifikasi Pejabat Pajak, KPK Periksa Dua Karyawan PT Sumber Cipta Griya Utama

Kasus Gratifikasi Pejabat Pajak, KPK Periksa Dua Karyawan PT Sumber Cipta Griya Utama

Selasa, 08 Sep 2026 18:15 WIB

Selasa, 08 Sep 2026 18:15 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dua karyawan perusahan swasta PT Sumber Cipta Griya Utama (SCGU). Mereka akan diperiksa sebagai…

Bareskrim Moratorium Perkara yang Berkaitan Konflik Agraria

Bareskrim Moratorium Perkara yang Berkaitan Konflik Agraria

Selasa, 08 Sep 2026 17:57 WIB

Selasa, 08 Sep 2026 17:57 WIB

JAKARTA– Polri memberlakukan moratorium atau penangguhan sementara terhadap penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria s…