Ujian Nasional Ditiadakan, Begini Penentuan Lulus SMA/SMK di Jatim

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Simulasi tatap muka di SMKN 6 Surabaya
Simulasi tatap muka di SMKN 6 Surabaya

i

BACASAJA.ID - Peniadaan Ujian Nasional (UN) kepada jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Jawa Timur, membuat Dinas Pendidikan Jawa Timur putar otak. Ini guna menentukan indikator kelulusan siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi mengungkapkan nantinya akan ada dua penentu sebagai syarat kelulusan pada siswa - siswi SMA/SMK di Jatim. Pertama adalah Ujian Satuan Pendidikan.

"Ujian ini dilaksanakan oleh masing-masing sekolah dan merupakan bagian dari penilaian kelulusan siswa," kata Wahid saat dihubungi via telpon, pada Senin (15/2/2021).

Persyaratan kelulusan berikutnya adalah Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smart Phone. Evaluasi ini berfungsi untuk memetakan kualitas pembelajaran masing-masing sekolah, sekaligus untuk melihat disparitas kualitas antar sekolah per mata pelajaran.

"Persyaratan kedua tidak menjadi parameter kelulusan siswa. Ujian Satuan Pendidikan (USP) berbasis komputer dan smartphone dilaksanakan oleh masing- sekolah," terangnya.

Nantinya Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone (EHB2KS) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, maka USP dan EHB2KS tidak ada kaitannya dengan parameter kelulusan siswa.

Untuk pelaksanaan pada jenjang SMK di Jawa Timur, Wahid mengatakan bahwa pihak masing-masing sekolah akan melaksanakan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK). "Iya akan dilakukan Ujian Kompetensi Keahlian oleh sekolah," tandas mantan Kepala Dishub Jatim ini.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Karim memutuskan untuk tidak memberlakukan ujian nasional (UN) pada tahun ini. Alasan utama peniadaan UN, merupakan masih tingginya angka peningkatan Covid - 19 di Indonesia.

Kebijakan tersebut, resmi diumumkan pada Kamis (4/2/2021), dengan Surat Edaran Pendidikan nomor 1 tahun 2021 yang berkaitan dengan peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dala Masa Darurat Persebaran Covid -19. Peniadaan UN dan ujian kesetaraan bukan merupakan syarat kelulusan, maupun sleksi masuk ke jenjang pendidikan tinggi. (byta/L1)

Berita Terbaru

Rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, Ini Makna Filosofi Tari Bedhaya Ketawang

Rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, Ini Makna Filosofi Tari Bedhaya Ketawang

Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB

SURAKARTA — Karaton Surakarta Hadiningrat melaksanakan salah satu rangkaian penting menuju Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, yakni latihan p…

Karhutla Mengintai, Kapolres Mateng Minta Warga Tak Bakar Lahan

Karhutla Mengintai, Kapolres Mateng Minta Warga Tak Bakar Lahan

Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB

MAMUJU TENGAH – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamuju Tengah (Mateng) AKBP Ari P…

Antisipasi El Nino, Kapolres Mamasa Imbau Warga Waspada Karhutla

Antisipasi El Nino, Kapolres Mamasa Imbau Warga Waspada Karhutla

Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB

MAMASA – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamasa AKBP Ariantony Utama Bangalino, S…

Di SMAN 2 Mamuju, Polantas Hadir Melayani dan Tanamkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Di SMAN 2 Mamuju, Polantas Hadir Melayani dan Tanamkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB

POLDA SULBAR  - Komitmen Polantas Polda Sulbar hadir melayani masyarakat terus dilakukan. Kali ini, perhatian tertuju pada generasi pelajar di SMAN 2 Mamuju, …

Bidik Tersangka Baru dari DPR? Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Dugaan Permintaan Uang Panja Komisi VIII

Bidik Tersangka Baru dari DPR? Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Dugaan Permintaan Uang Panja Komisi VIII

Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh fakta dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 akan ditelaah. Salah satu…

Kejaksaan Negeri Magetan Sita Uang Rp1,1 Miliar dari 3 Tersangka Kasus Pokir DPRD

Kejaksaan Negeri Magetan Sita Uang Rp1,1 Miliar dari 3 Tersangka Kasus Pokir DPRD

Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB

MAGETAN- Penyidikan dugaan korupsi anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024 memasuki tahap akhir. Kejaksaan Negeri (Kejari)…