BACASAJA.ID - Sebagai upaya menekan laju penyebaran dan pengendalian Covid-19 yang belakangan makin mengkhawatirkan, pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) mengumumkan kebijakan baru PPKM mikro. Aturan itu berlaku mulai 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021.
Kasatgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito, mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro lebih tepat diterapkan ketimbang PSBB.
Menurutnya, penerapan PSBB di dalam menekan penularan Covid-19 akan berdampak domino, termasuk ke urusan perekonomian. “Kalau melakukan PSBB, dampak sosial dan ekonominya, termasuk keamanan, ini juga implikasinya terlalu besar,” kata Ganip dikutip Rabu (23/6/2021).
Ganip menungkapkan hasil evaluasi pihaknya menyatakan bahwa PPKM skala mikro sangat manjur menekan laju penularan Covid-19. Misalnya, di dalam menekan laju kasus aktif selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2021.
“Sampai saat ini PPKM mikro terbukti efektif mengendalikan lonjakan kasus,” tuturnya.
Ia pun berharap Pemerintah Daerah mau bekerja sama menerapkan PPKM skala mikro di 34 provinsi. Misalnya dengan menjalankan ketentuan soal PPKM skala mikro secara ketat.
“Sekali lagi PPKM mikro itu adalah wadah untuk mendisplinkan prokes 3M sekaligus pembatasan mobilitas masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut Ganip mengatakan, Satgas Covid-19 juga akan mengoptimalkan peran posko PPKM Mikro dengan pendampingan dari TNI-Polri dan akan mengerahkan lebih banyak personel untuk mendukung penegakan protokol kesehatan.
Khususnya di daerah-daerah yang berada di zona merah yang merupakan zona risiko tinggi penularan virus corona.
"Yang menjadi sasaran adalah aktivitas dari individu, komunitas, instansi, dan masyarakat di lokasi-lokasi dan tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi terhadap pelanggaran protokol kesehatan," tutup Ganip yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut. (rl)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB
POLDA SULBAR- Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terus mengakselerasi pendekatan humanis guna mempererat kedekatan dengan masyarakat. Melalui program rutin Jumat…
Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB
POLDA SULBAR- Wakapolda Sulbar Brigjen Pol. Dr. Eko Suprihanto menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur yang digelar di Kantor DPRD Provinsi…
Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB
GRESIK - Pemkab Gresik memperluas layanan konsultasi dan pendampingan keluarga melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Satya Gatra di 18…
Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB
SURABAYA – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok) di Kota Surabaya menjadi perhatian DPRD. P…
Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB
POLDA SULBAR – Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulbar melaksanakan kegiatan Pengawasan Operasi (Wasops) terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Marano …
Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB
MAMUJU – Ada cara sederhana untuk memahami persoalan masyarakat, yakni hadir langsung, menyapa, mendengar, dan melihat dari dekat kehidupan warga. Semangat i…
Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB
POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …
Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…
Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB
SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…
Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB
JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…