Pemkot Surabaya Tangani Covid-19 dengan Cara Gotong-royong, Begini Catatan Pakar Komunikasi dan Ketua DPRD Surabaya

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Deklarasi Relawan Surabaya Memanggil, beberapa waktu lalu.
Deklarasi Relawan Surabaya Memanggil, beberapa waktu lalu.

i

BACASAJA.ID – Sejak awal pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengklaim selalu all out menangani Covid-19 dan menyelamatkan warga.

Terbaru, Pemkot memanfaatkan tradisi lokal Surabaya yaitu gotong-royong dalam menangani Covid-19, bekerjasama dengan warga bahu membahu menangani pandemi global ini.

Menurut pakar komunikasi Unair, Suko Widodo, memastikan peran serta warga dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini sangat penting, karena ini perang semesta yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh tenaga dari Pemkot Surabaya saja.

Apalagi, tradisi Surabaya itu tolong menolong dan gotong-royong dalam segala hal, sehingga apabila pemkot meminta bantuan kepada warga melalui “Surabaya Memanggil” dan “Surabaya Peduli” untuk selalu bergotong-royong dalam menangani Covid-19, itu hal yang biasa dan lumrah.

“Sebetulnya itu hal yang lumrah dan semacam itu memang harus dilakukan. Apalagi tradisi Surabaya itu tolong menolong dan gotong-royong, itu kan tradisi Surabaya, sehingga itu sah-sah saja (meminta bantuan kepada warga) sepanjang semua kegiatannya bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka ke publik,” tegas Suko Widodo, Jumat (23/7/2021).

Di sisi lain, Indonesia dan termasuk Surabaya memasuki keadaan darurat Covid-19, sehingga ini menjadi momentum untuk bersama-sama mengatasi Covid-19 di Surabaya. Suko Widodo juga memastikan bahwa banyak elemen masyarakat berbondong-bondong membantu pemerintah dalam menangani Covid-19.

“Kalau banyak pihak yang membantu, ini akan semakin mempercepat keadaan ini. Justru menurut saya, inilah Pancasila yang sebenarnya. Jadi, saya kira tidak masalah, karena sekali lagi tradisi Surabaya itu tetanggan, kekancan, dan seduluran. Itu prinsip warga Surabaya. Saya kira ini sangat bagus dan bahkan harus dihimbau bagi warga yang mempunyai rezeki lebih, silahkan membantu,” ujarnya.

Yang paling penting, harus dicatat dari mana asal dana atau bantuannya, kemudian diperuntukkan untuk apa dan siapa, lalu transparan dan pada saatnya nanti harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Kuncinya itu, pengelolaannya transparan. Lha orang mau bantu masak gak boleh, kan lucu!. Jadi, persoalannya ini tergantung bagaimana kita memaknai bantuan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya yang juga mantan jurnalis Adi Sutarwijono mengatakan, pada dasarnya penanganan Covid-19 di Kota Surabaya selain mengandalkan kemampuan keuangan pemerintah, juga menggerakkan partisipasi publik.

Bahkan, rakyat itu diminta atau tidak, pasti akan mengeluarkan pembiayaan, entah untuk menjaga kampungnya, melakukan tracing dan juga untuk berbagi makanan dan sebagainya.

“Itu yang saya tahu sejak setahun terakhir ini, sehingga kalau pemerintah kota sekarang menghimpun seluruh sumber daya di masyarakat, itu ya wajar-wajar saja, karena memang sejak awal penanganan Covid-19 itu selain bertumpu pada penanganan pemerintah, juga harus disangga secara gotong-royong dari masyarakat, terutama bagi mereka yang bersedia menyumbangkan sebagian harta yang dimilikinya,” katanya.

Dia juga memastikan, Pemkot Surabaya mempunyai cara tersendiri untuk menggerakkan partisipasi publik itu.

Sejak Maret 2020, pemkot menggerakkan partisipasi publik di Surabaya sangat luar biasa, mulai dari membagikan masker, hingga menggerakkan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, sehingga bersama-sama mencegah Covid-19 di Surabaya.

“Selain itu, menurut saya penanganan Covid-19 ini tidak bisa hanya bertumpu pada kemampuan pemerintah. Tapi memang harus menggerakkan kekuatan masyarakat, karena personel pemerintah itu juga terbatas, sehingga harus membangkitkan masyarakat dari sisi tenaga partisipan yang bersedia bekerja untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Jadi, kita harus bekerjasama dan bergotong-royong,” pungkasnya. (byta/rg4)

Berita Terbaru

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…

Tepis Klaim Hotman Paris, Mensesneg: Pemeriksaan Febrie Tak Perlu Izin Presiden

Tepis Klaim Hotman Paris, Mensesneg: Pemeriksaan Febrie Tak Perlu Izin Presiden

Senin, 20 Jul 2026 19:52 WIB

Senin, 20 Jul 2026 19:52 WIB

JAKARTA- Istana Kepresidenan membantah klaim pemeriksaan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah harus mendapat izin Presiden terlebih dahulu. Penegasan tersebut…