BACASAJA.ID - Jelang perayaan tahun baru, pedagang terompet akan bermunculan untuk menawarkan dagangannya, tak terkecuali di Kota Surabaya. Mereka biasa menjajakan terompetnya itu di jalan-jalan protokol hingga perkampungan.
Namun pada perayaan akhir tahun baru ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau agar tak ada penjualan terompet.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku khawatir dengan risiko penularan yang dapat ditimbulkan dari terompet tersebut. Sebab, sebelum dibeli biasanya terompet itu akan dicoba dahulu oleh penjual atau pembelinya.
"Saya khawatir, nanti pasti dicoba-coba ditiup (terompet) kemudian ganti, kan risiko penularannya besar sekali. Jadi karena itu saya imbau tidak ada yang jualan terompet di Surabaya," kata Risma dikutip Jumat (18/12/2020).
Menurutnya, saat terompet dicoba untuk ditiup, maka otomatis air liur akan masuk ke terompet tersebut. Sehingga hal ini dapat memperbesar risiko penularan Covid-19. "Karena saya khawatir itu menularkan ke orang lain, risikonya sangat besar sekali terutama bagi anak-anak kita," ungkapnya.
Namun demikian, Risma mengatakan, apabila ada warga yang berinisiatif membuat terompet sendiri dan untuk digunakan sendiri, maka ia tak mempermasalahkan. "Kalau bikin sendiri monggoh (silahkan). Artinya digunakan sendiri dan tidak dijual," katanya.
Pihaknya pun menyatakan bakal melakukan razia penjual terompet di Surabaya. Ini semata-mata dilakukan untuk melindungi warga Surabaya dan mencegah penularan Covid-19. "Pasti kita ada razia, penindakannya sesuai dengan Perda Surabaya tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat," tegasnya.
Di sisi lain, Risma juga mengajak masyarakat agar dapat melaporkan ke Command Center 122 apabila melihat adanya penjual terompet. Bagi dia, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama.
Di sisi lain, ia juga tak ingin kasus Covid-19 di Surabaya kembali meningkat. "Sekali lagi kami mohon kerjasamanya. Kalau kita semakin cepat memutus mata rantai Covid-19, maka kita semakin cepat kembali hidup normal," pungkasnya. (ind)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB
POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …
Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…
Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB
SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…
Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB
JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…
Kamis, 19 Nov 2026 19:31 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 19:31 WIB
MAMUJU– Polda Sulawesi Barat mematangkan kesiapan pengamanan Pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat melalui rapat koordinasi dan konsolidasi bersama para P…
Kamis, 19 Nov 2026 16:16 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 16:16 WIB
POLDA SULBAR - Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Totok Suharyanto memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolda menandai berakhirnya masa pengabdian Brigjen Pol.…
Kamis, 19 Nov 2026 15:45 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 15:45 WIB
PAMEKASAN – Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah hingga pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di Kabupaten Pamekasan, Jawa T…
Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB
POLDA SULBAR – Pelaksanaan hari ketiga Operasi Zebra Marano 2026 yang digelar Polda Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan k…
Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB
JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung …
Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB
JAKARTA— Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana …