BACASAJA.ID - PDI Perjuangan mengungkapkan mereka tidak mempermasalahkan isu reshuffle atau perombakan kabinet demi mengakomodasi masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi.
Terkait hal ini, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan partainya tidak ada masalah kalau Presiden Jokowi memutuskan untuk mengganjar jatah kursi kabinet saat reshuffle kepada PAN.
Hasto lantas menerangkan prinsip gotong royong yang dinilai sudah menjadi perspektif bangsa sejak dahulu.
"PDIP berpolitik ini juga melihat perspektif sejarah. Kita adalah negara gotong royong. 1912 Muhammadiyah dibangun, 1926 NU, 1927 Partai Nasional Indonesia didirikan oleh Bung Karno," kata Hasto di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Minggu (27/3/2022).
"Kesadaran sejarah ini yang membuat kita bekerja sama dengan partai-partai yang memiliki keterkaitan dengan sejarah pendirian republik," tambahnya.
Dia pun mencontohkan bagaimana partai partai politik memiliki keterkaitan dengan sejarah pendirian Republik Indonesia. Termasuk, kata dia, PAN yang juga dekat karena basis pemilihnya adalah Muhammadiyah.
Muhammadiyah sendiri dinilai sebagai organisasi masyarakat yang merupakan bagian dari sejarah berdirinya bangsa.
"PAN misalnya, itu kan basis pemilihnya kan banyak yang berasal dari Muhammadiyah," ucapnya.
Hasto pun menerangkan PDIP tak punya hak untuk memberikan syarat-syarat khusus kepada PAN ketika reshuffle. Ia menegaskan, masuk atau tidaknya PAN ke kabinet adalah sepenuhnya kewenangan Jokowi.
"Apakah PAN mau masuk atau tidak, itu Presiden Jokowi yang memutuskan. [Syarat] ya itu antara Presiden Jokowi dan Ketum PAN yang membahas hal tersebut," tutup Hasto.
PKB khawatir digeser?
Isu masuknya PAN dalam kabinet itu disebut-sebut membuat salah satu partai koalisi khawatir jatah kursi menterinya digeser atau digantikan. Partai tersebut adalah PKB.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar memperingatkan, masuknya kader PAN ke kabinet agar tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai.
"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?" kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga angkat bicara soal reshuffle. Namun, ia mengaku belum belum berkomunikasi lagi dengan Jokowi terkait reshuffle belakangan ini.
"Wah saya belum tahu, tanya sama sana lah. Belum diajak bicara," aku Zul usai membuka acara Bimtek DPRD PAN di Jakarta, Minggu (27/3). (*/RG4)
Editor : Redaksi
